Pemerintah diketahui telah menyatakan pembengkakan anggaran subsidi BBM bakal terjadi jika pemerintah tidak menaikkan harga dan membatasi konsumsi BBM subsidi pertalite dan solar.
"Iya, kita besok [hari ini] berencana aksi di DPR," kata Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama kepada CNNIndonesia.com, Minggu (28/8).
PB HMI secara kelembagaan telah menginstruksikan jajaran Badko, pengurus cabang dan komisariat untuk menggelar aksi demo serupa secara serentak di seluruh Indonesia.
Instruksi ini telah diputuskan oleh PB HMI melalui rapat harian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam pada Jumat (26/8) lalu. Surt instruksi itu bahkan sudah ditandatangani oleh Ketum PB HMI Raihan Ariatama dan Sekjen Ichya Alimudin.
"Untuk itu diinstruksikan untuk Aksi Serentak yang dilakukan secara damai dan tidak anarkis. Pada Senin, 29 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB s/d Selesai," tulis surat Instruksi PB HMI.
PB HMI menegaskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, kenaikan BBM diperkirakan akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Kelompok ini belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid-19," bunyi pernyataan sikap tersebut.
Tak hanya itu, PB HMI juga meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Di saat bersamaan, mereka mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan.
"Dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir," bunyi keterangan PB HMI.
Dalam selebaran yang beredar viral di media sosial dan Grup WA, ada 3 tuntutan dari aksi 'HMI Menggugat Rezim Oligarki':
1. Tolak Kenaikan BBM
2. Tolak Kenaikan Tarif Dasar Listrik
3. Berantas Mafia Tambang dan Mafia Migas di Indonesia
(*)
