Anies: Tinggi Pajak Tanah Upaya 'Sopan' Pemerintah Usir Warga Miskin
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa tingginya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ditetapkan pemerintah merupakan bahasa sopan untuk mengusir warga tak mampu.
Hal itu disampaikan Anies saat menyampaikan pidato kebangsaan bersamaan dengan perayaan HUT RI ke-77 di Jakarta Melayu Festival (JMF), Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/8/2022) malam.
Anies terutama menyoroti semakin tingginya harga tanah di Jakarta. Menurutnya, kondisi itu dilematis dengan bunyi poin kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang selalu dibacakan saat upacara.
"Pemerintah yang selalu mengatakan keadilan sosial dalam upacaranya, memiliki aturan tentang pajak tanah dan bangunan yang bisa diartikan kami meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan PBB," ucap Anies.
"Pada saat yang sama itu adalah kalimat sopan dari mengatakan kami akan mengosongkan Jakarta dari penduduk yang tak mampu bayar pajak," tambahnya.
Anies mengaku ingin mengubah kondisi tersebut di Jakarta. Ia oleh karenanya kini akan menggratiskan PBB rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.
Dengan kebijakan tersebut, maka saat ini 85 persen rumah dan bangunan di Jakarta tak harus bayar PBB. Sisanya, sebanyak 15 persen bayar dengan sejumlah syarat.
"Tanah, ukuran 60 meter persegi itu kebutuhan minimum untuk hidup. Bangunan minimum 36 meter persegi itu tidak perlu dipajaki, karena itu hak dasar untuk hidup," katanya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode pertama Jokowi itu banyak menyampaikan refleksi dalam pidato kebangsaannya. Menurut dia, banyak janji kemerdekaan yang kini belum dilunasi pemerintah.
Anies berujar kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai dengan menggulung kolonialisme. Lebih penting, kata dia, kemerdekaan adalah komitmen memenuhi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
"Dan menghadirkan rasa keadilan, bukan semata soal menegakkan hukum aturan, memberikan rasa keadilan adalah soal bagaimana kita dari mulai menyusun aturan di pemerintahan sampai pada eksekusi," katanya.
