Menurut Dahlan Iskan, sudah terdengar suara perlunya reformasi Polri. Hal itu terdengar kencang setelah peristiwa Duren Tiga Sambo.
“Bentuk ekstremnya: tingkatan tertinggi dalam struktur Polri adalah Polres. Tidak perlu ada Polda, apalagi Mabes,” usul Dahlan dalam tulisannya berjudul “Konsep Belum” pada Rabu, 24 Agustus 2022 di Disway.
“Namanya pun mungkin bukan Polres. Maka sistem kepangkatan di Polri juga berubah total,” tambahnya.
Lantas siapa atasan Kapolres? Tidak ada. Atasan Kapolres adalah siapa yang mengangkatnya.
“Sampai di sini mulailah rumit. Tapi bukan tidak mungkin. Beberapa negara maju bisa. Ada negara yang rakyat setempatlah yang memilih kepala sherif di daerah itu,” jelasnya.
Karena rumit sekali, maka tidak bisa mendadak. Mungkin perlu lima tahun menyiapkan semua itu. Agar yang tahun ini mendaftar jadi Polri sudah membuang jauh-jauh keinginan jadi Kapolda atau Kapolri.
“Kalau pun ide reformasi seperti itu bisa diterima, kita tetap perlu Polri yang berskala nasional. Namanya saja mungkin bukan Polri. Atau tetap Polri, tapi yang satunya tadi jangan disebut Polri lagi,” imbuhnya.
Di Amerika yang nasional tadi disebut FBI. Sedang satunya (yang lokal) disebut Polisi dan Sherif.
Tentu kita tidak harus meniru mereka. Bisa saja pemikir-pemikir kita punya konsep yang khas Indonesia.
“Urusan terorisme, obat bius, kriminalitas tertentu akan menjadi urusan polisi nasional. Brimob akan pindah ke polisi nasional ini. Dengan batalyon yang lebih menyebar,” ujar Dahlan Iskan.
Peran Presiden Jokowi
Mantan Menteri BUMN ini mengatakan reformasi Polri itu sangat bergantung kepada kebijakan Presiden.
Dahlan berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menugaskan lembaga tertentu untuk menyusun konsep masa depan Polri.
Ia mengingatkan, tanpa ada agenda pembahasan model Polri masa depan, konsep itu tidak akan pernah ada.
“Maka Presiden Jokowilah yang paling diharapkan untuk mengambil inisiatif. Misalnya menugaskan lembaga tertentu untuk menyiapkan konsep masa depan Polri,” kata Dahlan.
Mantan CEO Jawa Pos Grup itu menyebut salah satu lembaga yang bisa membahas model Polri masa depan adalah Lemhanas.
“Rasanya Lemhanas paling tepat untuk mendapat tugas itu. Dari sini konsep tersebut masih perlu dibahas mendalam di sekolah-sekolah pimpinan Polri,” katanya.
Tahap ini pun perlu waktu satu sampai dua tahun. Lalu balik lagi ke Lemhanas.
Bentuk akhir konsep itu nanti bisa saja tidak yang paling ideal. Harus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Termasuk disesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal.
“Dari kalangan Polri kita sering mendengar sulitnya menegakkan hukum,” jelas Dahlan.
Itu karena penegakan hukum dilakukan bukan di ruang hampa.
Penegakan hukum dilakukan di tengah masyarakat dengan berbagai budaya lokal. Terutama budaya menaati perintah pimpinan.
“Begitu banyak kejadian: harusnya A, pimpinan mintanya B,” cetus Dahlan.
Kalau yang seperti itu jadi faktor yang terbesar maka memangkas banyaknya tingkatan komando memang harus dilakukan.
Olah karena itu, struktur kepolisian perlu dirombak total dengan tingkatan tertinggi Polres.
(*)
