Eh, semua kesalahan yang dilakukan China selaku kontraktor ini, dibebankan ke Indonesia. Mau di hentikan, malu. Mau dilanjutkan, bisa bikin APBN jebol!!!
China berharap agar pembengkakan biaya dalam pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditanggung oleh pemerintah Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo dalam konferensi pers, Selasa (26/7/2022)
Wahyu menjelaskan, pembengkakan biaya konstruksi atau cost over run untuk pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus dibahas oleh pemerintah.
Pasalnya, kata Wahyu mitra pembangunan kereta cepat ini, dalam hal ini China Development Bank (CDB) meminta agar pembengkakan biaya ditanggung oleh pemerintah.
"Beberapa waktu lalu disampaikan adanya cost over run. Tentang cost of run ini setahu saya masih dibahas. Karena ada permintaan cost over run ini agar dicover oleh pemerintah Indonesia," terangnya.
Kendati demikian, kata Wahyu permintaan China agar pembengkakan biaya ditanggung pemerintah masih diperhitungkan oleh Kementerian Keuangan.
"Terkait hal ini, teman-teman dari Kemenkeu baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kita untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost over run," jelas Wahyu.
Wahyu menjelaskan, pihaknya bersama Kementerian Kemaritiman dan Investasi terus melakukan monitoring secara ketat pengerjaan proyek kereta cepat.
Sebagian besar konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut pun, kata Wahyu sudah selesai dikerjakan. Dan tinggal mengerjakan depo atau tempat untuk menyimpan dan tempat untuk melakukan perawatan rutin kereta api serta merupakan tempat untuk melakukan perbaikan ringan.
"Jadi, memang kereta cepat pernah kami tinjau dan lihat, konstruksinya sebagian besar selesai. Mungkin sekarang yang sedang dikerjakan adalah di deponya. Stasiun-stasiun juga sudah mulai dikerjakan," ujarnya.
Pemerintah optimistis proyek KCJB ini bisa dioperasikan pada 2023. "Tapi kami yakin, komitmen dari pemerintah Indonesia, bahwa kereta cepat ini harus segera dioperasikan. Mudah-mudahan di tahun 2023 (bisa dioperasikan)," kata Wahyu lagi.
Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menggunakan dana APBN di proyek ini pun kemudian direvisi. Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengucurkan uang APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo juga blak-blakan mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Didiek mengungkapkan PMN harus segera cair supaya proyek ini bisa terselesaikan. Dia juga menjelaskan hal ini disebabkan kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China juga semakin menipis.
"Ini yang kemarin ditayangkan saat RDP di komisi VI disampaikan menteri BUMN dan kemarin dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support, dan apabila ini tidak cair di 2022 ini maka penyelesaian proyek ini akan terhambat juga," ungkap Didiek dalam RDP dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/7/2022).
KCIC yang sahamnya dimiliki beberapa BUMN berharap, kucuran dana APBN melalui skema PMN yang sudah disetujui DPR bisa jadi penyelamat.
Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022. Belakangan, targetnya mundur lagi menjadi 2023.
"Mungkin cash flow dari KCIC itu hanya akan bertahan sampai bulan September sehingga kalau ini belum turun maka cost over run ini yang harapannya selesai pada Juni 2023 ini akan terancam mundur," katanya.
Didiek menjelaskan masalah pada proyek KCIC Ini ini juga bermula dari kontraktor. "Kalau perusahaan bukan penyelenggara kereta api tentu menjadi masalah," jelasnya. (wba)
