Oleh: Faisal Lohy*
Majalah TEMPO sukses jatuhkan sebagian besar kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap ACT. Di sampul majalah edisi 2 Juli, Gambar dibuat Lengkap dengan penggambaran: bagaimana pendiri dan pengelolanya dituduh memakai donasi masyarakat untuk kepentingan pribadi.
Redaksi TEMPO memulai narasinya dengan menuding: Krisis keuangan menimpa ACT di tahun 2019-2020. Dituding lagi, krisis keuangan, salah satunya disebabkan: Dana Umat diselewengkan untuk keperluan pribadi para petinggi ACT.
Sudah saya buktikan di tulisan saya sebelumnya, lengkap dengan bukti lampiran laporan keuangan terkait arus kas, liabilitas, aset neto dan surplus pengelolaan dana. Bahwa sama sekali tidak ada indikasi krisis keuangan pengelolaan dana umat oleh ACT di tahun 2019-2020
Lalu dasar TEMPO menyebut krisis keuangan ACT 2019-2020, sumber datanya dari mana?
Berikutnya, terkait dasar utama tudingan narasi TEMPO tentang dana umat yang diselewengkan petingginya. Tudingan ini dibuat berdasarkan pengakuan mantan petinggi ACT, Ahyudin yang didepak pada Januari lalu.
Ahyudin dituding, menyelewengkan uang Rp 11 milyar untuk dana pesantren peradaban di kampung halamannya !!!
Catatan pentingnya, pengakuan Ahyudin ini dalam konotasi "dia dituding pihak tertentu". Dimana tudingan tersebut menjadi alasan utama, dirinya mundur sebagai petinggi ACT. Dimana tudingan ini belum dibuktikan secara hukum.
Kalau pengakuan berbasis tudingan ini, dijadikan dasar utama TEMPO menuding telah terjadi penyelewengan dana umat, maka: tudingan TEMPO itu lemah. Bahasa lainnya, TEMPO menuding dengan menggunakan tudingan. Bukan pembuktian data atau hukum.
Artinya, untuk poin pertama. Tudingan TEMPO bahwa terjadi krisis keuangan ACT akibat dana umat diselewengkan untuk kepentingan pribadi, hanyalah tuduhan. Tidak punya dasar laporan resmi, data, Tidak punya dasar fakta.
Namun, narasi TEMPO ini bisa jadi pertimbangan baik serta pemukul saraf sadar pihak terkait melakukan audit investigasi khusus. Bukan apa-apa, agar ACT tetap amanah dalam mengelola dana umat. Bila perlu dikumpulkan alat buktinya lalu dilanjutkan ke ranah hukum.
Menariknya lagi, muncul pula info yang katanya dari mantan petinggi yang menyebut Ahyudin, Dewan Pembina ACT bergaji 250 juta per bulan. Tuduhan lain, di daerah terjadi penggelapan dalam program Lumbung Ternak Wakaf, dll.
Sampai di sini, TEMPO berhasil menerapkan kaidah jurnalisme: "kontroversi untuk raih perhatian". Hasilnya ACT disorot tajam kalangan luas. Digempur habis-habisan. Muncul berbagai persepsi miring. Kurang dari 24 jam, TEMPO berhasil giring opini masyarakat. Ramai buat tagar: "tidak percaya ACT".
TEMPO sukses menggerogoti jantung kepercayaan publik. Substansinya sangat tepat. Dugaan penyelewengan dana itu tuduhan sensitif dan serius. Menjadi alat ukur utama kepercayaan masyarakat. Dimana kepercayaan masyarakat adalah jantung kehidupan lembaga kemanusiaan semisal ACT.
Saya tidak akan menyalahkan narasi TEMPO. Karena sudah menuding dengan menggunakan tudingan atau tanpa pembuktian. Sebaliknya, saya menyarankan kepada pucuk pimpinan ACT yang baru untuk klarifikasi dan berkata jujur kepada masyaraat demi meluruskan semua tuduhan TEMPO yang tidak berdasar.
Berikutnya, soal isu gaji dan fasilitas mewah. Paling tinggi, mendapat gaji sebesar 250 juta per bulan. Meskipun hal ini memunculkan perdebatan soal wajar tidak wajar. Gaji segitu layak-layak saja. Pekerja sosial juga layak mendapatkan gaji yang tidak hanya layak tapi juga besar. Tetapi, besarnya besaran gaji itu, juga harus menenuhi unsur kepantasan secara moral, akuntansi dan beban kerja. Dan ini urusan internal lembaga kemanusiaan (ACT). Sangat tidak pantas disinggung pihak lain dengan nada negatif yang arahnya adalah penyelewengan atau korupsi seperti yang dilakukan TEMPO.
Boleh saja mencampuri dalam konotasi menjalankan fungsi kritik sebagai media, kalau punya bukti. Kalau tidak punya bukti, jangan menggiring. Jadinya fitnah!!!
Tapi dalam situasi seperti saat ini, saya menyarankan kepada yayasan ACT, lebih baik untuk jelaskan dasar pertimbangan secara moril, akuntansi dan beban kerja atas penentuan gaji sebesar itu, terutama yang Rp 250 juta (kalau benar sebesar itu) !!!
Pada akhirnya, setelah narasi tuduhan majalah TEMPO, kepercayaan publik terhadap ACT tidak akan sama lagi. Saran saya, meskipun digempur, jangan mundur. Karena ada 8,1 juta masyarakat terdampak konflik, kelaparan, homeless, bencana di 440 kota dan 46 negara dunia yang tiap harinya bergantung kepada jasa ACT mengantarkan donasi umat ke mereka.
Sekali luntur kepercayaan masyarakat dan ACT berhenti, maka banyak penerima manfaat akan kehilangan sandaran, terutama di negara konflik, misalnya Timteng yang berada pada tingkat rentan ekstrim.
Maka, kasus ini menjadi pelajaran sekaligus jalan bagi ACT untuk terus memperbaiki diri, menguatkan pegangan amanah. Karena dalam beberapa hal kinerja ACT memang harus diperbaiki, terutama terkait penertiban unit-unit usaha sampingan yang modalnya juga diambil dari dana umat. Ini akan dibahas di lain tulisan.
Saran saya untuk TEMPO dan media lainnya. Fungsi kontrol sosial, harus dijalankan se-tajam dan se-kritik mungkin. Tapi, bagaimanapun agenda politik media dan agenda politik ekonomi media jangan berdiri tegak diatas tuduhan-tuduhan tidak berdasar.
Media memang perlu hidup secara politik dan ekonomi. Tapi bukan dengan jalan menginfeksi pikiran masyarakat untuk menelan mentah-mentah informasi yang tendensius, tidak punya data serta belum memenuhi syarat jusranilistik yang merugikan pihak lain.
Terakhir, kepada masyarakat, awas jebakan propaganda media. Perlu hati-hati mencerna informasi dan data di setiap narasi media. Saya sepakat, dalam hal ini, ACT telah menjadi masalah. Meskipun masalah yang dituding ke ACT hanya bermodalkan tudingan.
Bagi rakyat, mempersoalkan ACT sesuai dengan tudingan TEMPO, silahkan saja. Bahkan itu langkah positif untuk mendorong pembenahan ACT ke arah yang lebih baik lagi.
Pada akhirnya, kolaborasi rakyat, media dan Klarifikasi ACT menjadi penentu: bagaimana mengakhiri krisis kepercayaan terhadap ACT?
Pimpinan baru ACT, silahkan undang media, libatkan rakyat, lalu klarifikasi informasi sebenarnya sesuai pembuktian yang benar dan apa adanya.
Kalau memang terpenuhi unsur pidana, silahkan penegak hukum, ambil bagian, seret semua pihak yang menyelwengkan dana umat -sebagaimana yang dituding narasi TEMPO- ke meja hijau !!!
*Sumber: fb penulis
