Menurutnya, aturan ambang batas pencalonan presiden yang termaktub dalam Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu, membatasi munculnya Capres dan Cawapres yang berasal dari rakyat, mengingat semuanya bisa diatur oleh oligarki lewat Parpol atau gabungan Parpol (pembentukan koalisi).
Berdasarkan pengalaman dua kali Pemilu sebelumnya, mantan Wakil Ketua DPR RI ini melihat tiket Capres hanya bisa diberikan sesuai kehendak oligarki, sehingga hanya menimbulkan dua Paslon yang ujungnya membuat perpecahan di masyarakat.
"Akan diputuskan (oligarki) tiket ini mau dipakai berapa," ujar Fahri dalam sebuah video yang diposting melalui akun Twitter pribadinya, yang dikutip Senin (20/6).
Pada Pilpres 2024 nanti, Fahri melihat adanya kemungkinan skenario 2 Paslon presiden dan wakil presiden dipakai oleh oligarki.
"Kalau ada calon yang siap kalah seperti dua Pemilu terkahir, itu kan ada calon siap kalahnya, maka dipilih dua," imbuhnya menegaskan.
Akan tetapi, apabila oligarki tidak bisa menskenariokan dua Paslon lantaran tidak ada calon yang mengalah, maka akan muncul satu Paslon melawan kotak kosong.
"Kalau nanti (ada calon yang) takut kalah, mungkin akan sesuai usul Pak Muhaimin dan lainnya, hanya satu calon katanya, supaya tidak terjadi perpecahan. Seolah-olah itu mulia, padahal itu adalah pembajakan yang luar biasa dari maksud konstitusi," tuturnya.
Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa Republik Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga memerlukan adanya keterbukaan untuk menyaring sosok calon pemimpin untuk ikut bertanding di Pilpres 2024 mendatang.
"Pemimpinnya diadu dong, jangan ditakar-takar nanti maju dua orang ke depan, lalu dibocorkan lah itu pertanyaan kaya cerdas cermatnya anak SMA yang tidak boleh saling serang, sehingga kita tidak tahu isi otaknya," tandasnya.[rmol]
