Koran TEMPO sudah mengangkat kasus Erick yang saat ini sudah bergulir di DPR.
"TAKTIK MEMBIDIK ERICK" --- demikian Headline Koran TEMPO edisi Senin, 13 Juni 2022.
Polemik investasi Telkomsel di GoTo merembet ke Senayan. DPR menggulirkan usulan pembentukan panitia khusus untuk mengusut gelontoran dana Rp 6,4 triliun dari Grup Telkom. Dugaan konflik kepentingan Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisaris Utama GoTo Garibaldi Thohir jadi sorotan utama.
TERNYATA... apa yang disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu soal Pansus DPR benar adanya.
Koran TEMPO melaporkan:
- Puluhan anggota Komisi III DPR menandatangani usulan pembentukan panitia khusus pembelian saham GoTo oleh Grup Telkom.
- Dugaan konflik kepentingan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sasaran utama pengusul
- Tiga partai raksasa disebut-sebut sebagai motor usulan pembentukan pansus investasi Grup Telkom di GoTo.
Sebulan menuai kontroversi, polemik investasi Grup Telkom di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk kini merembet ke Senayan. Sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan usulan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menelisik berbagai masalah seputar keputusan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengguyur GoTo dengan dana Rp 6,4 triliun.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengatakan Dewan telah lama memantau permasalahan dalam investasi tersebut. Sejumlah anggota Komisi, kata dia, mencurigai adanya penyalahgunaan kewenangan ketika investasi jumbo Telkomsel diambil pada 2020 dan 2021.
“Kemarin, hampir semua ikut dalam rapat dan setuju,” kata Benny kepada Tempo, Sabtu, 11 Juni 2022.
Benny enggan memaparkan detail rapat tersebut. Ia hanya membenarkan ikut menandatangani draf usulan pembentukan pansus.
Sebagai partai politik di luar pemerintah, kata Benny, Fraksi Partai Demokrat menganggap pansus diperlukan untuk mengungkap berbagai persoalan dalam investasi Telkomsel di GoTo secara terbuka.
“Menurut kami, investasi GoTo itu sangat dahsyat karena ditengarai berdampak buruk pada keuangan negara dan BUMN,” kata Benny. “Tentu secara tidak langsung ini berdampak buruk pada kehidupan rakyat.”
Sejak akhir pekan lalu, draf usulan pembentukan pansus itu beredar di sejumlah anggota Dewan. Naskahnya berjudul “Usulan Pembentukan Panitia Khusus tentang Pengawasan terhadap Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dalam Pembelian Saham GoTo”.
Foto dokumentasi yang diterima Tempo pada Sabtu lalu menunjukkan sedikitnya 32 anggota DPR meneken usulan pembentukan pansus tersebut. Mereka adalah anggota Komisi III dari semua fraksi, kecuali Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional).
Kemarin, Ahad, 12 Juni 2022, seorang anggota Komisi III mengabarkan bahwa jumlah penanda tangan usulan itu bertambah menjadi 37 orang. Angka ini telah melebihi syarat minimal untuk mengusulkan pembentukan pansus kepada pimpinan DPR.
“Segera diagendakan untuk diserahkan dalam rapat paripurna, untuk dibacakan oleh pengusul inisiatif dan untuk ditanggapi fraksi-fraksi,” kata Benny.
Kakak-Adik Dibidik
Bergulirnya usulan pembentukan pansus ini menjadi babak baru dari polemik investasi Grup Telkom di GoTo.
Sebulan terakhir, kegaduhan muncul setelah PT Telkom Indonesia (Persero) mempublikasikan laporan keuangan triwulan I 2022. Telkom mencatat adanya kerugian belum direalisasi senilai Rp 881 miliar pada penyertaan modal Telkomsel di GoTo.
Sontak, laporan keuangan itu menarik kembali perhatian banyak kalangan terhadap aktivitas investasi Grup Telkom di GoTo. Penyertaan modal itu sudah lama ditengarai sarat konflik kepentingan. Hulu pandangan miring ini adalah keberadaan Garibaldi Thohir, kakak Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, di lingkaran aksi korporasi tersebut.
Boy—panggilan Garibaldi—adalah Komisaris Utama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, bendera Gojek sebelum merger dengan PT Tokopedia, ketika Telkomsel menggelontorkan modal dalam bentuk utang yang bisa dikonversi saham senilai Rp 2,11 triliun pada November 2020. Garibaldi juga menduduki posisi yang sama di GoTo, perusahaan hasil merger, ketika Telkomsel menambah modal senilai Rp 4,29 triliun pada Mei 2021.
Hubungan keluarga Erick dan Garibaldi itu pula yang memenuhi naskah usulan pembentukan pansus. “Masyarakat menduga ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan kakak kandungnya, yang juga dikenal dengan nama Boy Thohir,” begitu bunyi salah satu butir alasan usulan pembentukan pansus.
Sebagian besar anggota Komisi III DPR yang tercatat ikut meneken usulan pembentukan pansus tak merespons permohonan wawancara Tempo. Sebagian lainnya sekadar membenarkan tanpa menjelaskan lebih detail mengenai bagaimana usulan tersebut dirumuskan. Ada pula yang memberikan informasi tapi enggan namanya disebut. “Gerindra, PDIP, dan Golkar,” kata seorang anggota Komisi III DPR menjawab pertanyaan tentang partai yang menginisiasi usulan pembentukan pansus.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, mengaku ikut membubuhkan tanda tangan. Namun dia enggan berkomentar lebih banyak. “Juru bicara untuk hal ini diserahkan ke Desmond Mahesa (Gerindra),” kata Nasir.
Desmond yang dimaksudkan Nasir adalah Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra.
Dia tak menanggapi pesan dan panggilan telepon dari Tempo sejak Sabtu, 11 Juni 2022.
Begitu pula Arteria Dahlan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Supriansa dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar). Ketua Komisi III dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto setali tiga uang.
Kendati draf usulan pembentukan pansus banyak mempersoalkan kewenangan Menteri BUMN, Benny Kabur Harman menepis gerakan sejumlah anggota Dewan ini bertujuan untuk mendiskreditkan Erick Thohir.
“Ini justru bagus untuk beliau. Kalau memang betul, dia tidak bersalah. Malah ini kampanye gratis buat dia,” kata Benny. “Jadi, enggak usah takut. Kami enggak ada niat politik menjatuhkan.”
Erick Thohir belakangan memang terus muncul dalam daftar survei tentang tokoh publik yang berpeluang maju dalam pemilihan presiden 2024. Kendati namanya masih di luar lima besar kandidat dengan tingkat keterpilihan tertinggi versi sejumlah lembaga survei politik.
Tempo berupaya mendapatkan tanggapan dari Menteri Erick Thohir, tapi tak kunjung berbalas.
Adapun Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, juga menolak menjawab ketika ditanya ihwal usulan pembentukan pansus yang digalang sejumlah anggota Komisi III DPR.
(Sumber: Koran TEMPO)
👉SELENGKAPNYA BACA DI KORAN TEMPO
