HNW, panggilan akrab Hidayat, menyampaikan bila hal tersebut tidak dilakukan, maka berpotensi dikapitalisasi Israel sebagai sikap permisif dan bentuk penerimaan terhadap kejahatan penjajahan mereka atas Palestina. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan Konstitusi dan sikap Presiden Soekarno yang menolak segala bentuk penjajahan.
"Sesuatu yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi, yang menolak segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan Israel atas Palestina. Sikap sesuai konstitusi tersebut sudah menjadi sikap Presiden Bung Karno, serta Presiden-Presiden Indonesia setelahnya. Oleh karenanya untuk meneladani Bung Karno dan menjaga komitmen konstitusional Indonesia dalam membela dan menjunjung keadilan dan menolak penjajahan, sudah semestinya semua pejabat di Indonesia satu sikap, menolak penjajahan Israel dengan berbagai konsekuensinya," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu dalam keterangannya, Rabu (29/6/2022).
"Termasuk terkait keikutsertaan Israel dalam piala dunia U-20 di Indonesia, sekalipun dengan tetap mengupayakan bisa sukses sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia usia 20 tahun, tapi tanpa kesertaan tim Israel, atau bisa meminta melalui FIFA agar Israel mengurungkan keinginan untuk bertanding di Indonesia karena kehadirannya mendapatkan penolakan dari masyarakat luas, atau tidak memberikan visa untuk Timnas Israel, karena pemerintah Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel," lanjutnya.
HNW mengingatkan Kemenpora dan Ketua Umum PSSI untuk tidak mengabaikan sikap resmi Indonesia sebagaimana dilakukan Bung Karno yang sejak lama tidak mau terlibat maupun mengundang Israel ke Indonesia. Misalnya, seperti saat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung.
Di bidang olahraga, Bung Karno bahkan melarang Timnas Indonesia bertanding melawan Israel pada Kualifikasi Piala Dunia 1958. Ia juga melarang kedatangan Timnas Israel pada Asian Games 1962.
Padahal, sebelum tahun 1967 penjajahan Israel atas Palestina belum seluas dan separah sekarang ini. HNW mengungkapkan kala itu Israel baru menduduki 22% tanah Palestina. Namun sekarang, sudah hampir 85% tanah Palestina yang dirampas dan berada di bawah kendali langsung Israel.
"Itu membuktikan bahwa sejak dulu hingga kini, Israel tidak menghormati sikap Bung Karno dan sikap negara Indonesia. Mereka terus memperluas penjajahan dan penjarahan tanah-tanah Palestina, termasuk masjid Al Aqsa di Al Quds, dan kawasan pemukiman di sekitarnya. Makin banyak juga Resolusi PBB yang dilanggar Israel, bahkan lebih dari itu Israel malah mempraktikkan kejahatan apartheid terhadap Palestina, dan kejahatan kemanusiaan terhadap Gaza yang sudah diisolasi Israel selama 15 tahun," paparnya.
HNW mengatakan FIFA dan organisasi lainnya memang tidak pernah menjatuhkan sanksi apapun kepada Israel yang selama lebih dari 70 tahun telah menjajah Palestina. Namun penolakan ini perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Ia menegaskan Indonesia berkewajiban melaksanakan perintah konstitusi yang sudah menjadi sikap dasar negara sebagaimana dipraktikkan oleh Bung Karno. Serta, politik luar negeri Indonesia yang ingin terlibat dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
"Berbicara tentang keadilan, maka dunia olahraga saat ini sedang menyaksikan ketidakadilan dan diskriminasi, yang dipertontonkan secara terbuka. Beberapa bulan ini olahragawan Rusia termasuk sepak bolanya diboikot dan diberi sanksi oleh FIFA dan UEFA karena invasi Rusia terhadap Ukraina. Sementara Israel dan tim sepak bolanya tidak diberi sanksi apa pun, padahal Israel sudah menyerang dan menduduki Palestina sejak berpuluh tahun yang lalu, bahkan tidak segan membunuh anak-anak, perempuan, petugas medis, dan jurnalis seperti Shireen Abu Akleh," ujarnya.
"Harusnya organisasi olahraga Indonesia ikut mengoreksi penjajahan dan mengampanyekan keadilan, tidak malah menyambut tim sepakbola Israel yang merupakan bagian dari rezim apartheid yang terus menyerang dan menjajah Palestina, termasuk melukai atlet-atlet sepak bolanya," tegas HNW.
HNW juga mengungkap Timnas Israel telah melanggar hukum internasional, di mana Asosiasi Sepak Bola Israel yang membawahi timnas turut melibatkan klub-klub dari berbagai pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina di tepi barat. Padahal, sejak tahun 2016 Presiden Joko Widodo pada forum KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah menyerukan untuk memboikot seluruh produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan di tepi barat.
"Sebagaimana komitmen konstitusional Indonesia membela Palestina dalam menjunjung kemerdekaan dan ketertiban dunia, mestinya Kemenpora dan PSSI melanjutkan sikap konstitusional yang sudah diberikan contoh keteladanannya oleh Bung Karno, dan tidak malah memberi ruang dan membolehkan timnas Israel, negara penjajah, itu main di Indonesia," ungkapnya.
Terlebih, pelaksanaan Piala Dunia U-20 yang direncanakan pada 2023 bertepatan dengan bulan-bulan sensitif bagi bangsa Indonesia. Sebab, Indonesia sudah memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024.
Karena itu, HNW mengingatkan pentingnya menjauhkan Indonesia dari situasi tidak kondusif seperti membiarkan kehadiran Timnas Israel bermain di Indonesia. Hal ini, lanjutnya, dapat memunculkan kontroversi tajam yang bisa berpengaruh pada kelancaran dan kualitas Pileg dan Pilpres yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024.
Ia juga menambahkan kedatangan Timnas Israel sangat berpotensi menimbulkan kontroversi karena akibat dari banyaknya penolakan, serta lebih banyak mengundang mudharat ketimbang maslahatnya bagi Indonesia.
"Piala Dunia U-20 di tahun 2023, jelang Pemilu 2024, seharusnya menghadirkan suasana guyub dan kegembiraan untuk masyarakat Indonesia, bukan malah menghadirkan keresahan, kericuhan, dan kontroversi, yang bertentangan dengan semangat olahraga dan sportivitas. Seperti, membiarkan timnas Israel berlaga di Indonesia. Apalagi Israel adalah negara yang masih terus memperluas jajahannya atas Palestina bahkan sesudah Presiden Bung Karno menolak Timnas Indonesia bertanding dengan kesebelasan Israel dalam rangka penyisihan menuju Piala Dunia, pada tahun 1957 silam. Menpora dan Ketum PSSI harusnya meniru ketegasan dan kenegarawanan Bung Karno itu," pungkasnya.
(Sumber: detikcom)
