[PORTAL-ISLAM.ID] Tanpa prestasi memimpin sebuah provinsi dan hanya mengandalkan pencitraan, Ganjar Pranowo dianggap tidak pantas jika ngotot ingin mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dianggap tidak mempunyai karya monumental yang ditinggalkan setelah selesai masa jabatannya, tidak seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Anies punya JIS, Jaklingko, Rumah DP 0 persen, Formula E, Museum Nabi Muhammad; Ridwan Kamil, punya 'Petani Milenial 4.0'; Khofifah Indar Parawansa dengan 'Indonesia Islamic Science Park' di Madura. Ganjar tidak meninggalkan karya monumental apapun selain Provinsi dengan indeks kemiskinan tertinggi, Wadas, Kendeng, juga jejak Perkara di KTP-elektronik," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/5).
Sehingga, Muslim mempertanyakan apa yang bisa "dijual" oleh Ganjar jika tetap ngotot maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang.
"Jadi kalau Ganjar ngotot Capres, apa yang mau dijual? Pencitraan apa yang akan ditawarkan? Bingung juga kalau Gubernur tanpa prestasi tapi ngotot nyapres," kata Muslim.
Menurut Muslim, gaya yang dilakukan oleh Ganjar mirip seperti Presiden Joko Widodo yang jualan mobil Esemka saat memimpin Solo.
"Publik tertipu sampai saat ini. Nanti Ganjar bisa bilang 'kemiskinan di Jawa Tengah akan mudah diatasi kalau saya presiden', kaya Jokowi yang bilang akan atasi banjir setelah jadi Gubernur. Toh setelah jadi Gubernur DKI malah tinggalkan DKI dan banjir malah diatasi Anies," jelas Muslim.
Muslim meyakini, yang akan dilakukan oleh Ganjar adalah pencitraan seperti Jokowi. Padahal semestinya, selama dua periode sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar seharusnya bisa mengatasi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
"Alih-alih mengatasi, malah kemiskinan makin parah. Fakta-fakta itu bicara dan Ganjar tidak perlu mencalonkan diri sebagai capres kalau malu. Apalagi kalau kasus KTP elektronik diproses tuntas akan bisa nyusul ke penjara seperti Setya Novanto," pungkas Muslim.[rmol]