“Kami melakukan demostrasi di Patung Kuda Arjuna Jakarta Pusat dengan tuntuntan mendesak pemerintahan Jokowi untuk menghentikan program penjajahan melalui kebijakan DOB dan Otsus di seluruh tanah Papua,” kata Kordinator aksi Petisi Rakyat Papua Celvi Molama kepada redaksi SuaraNasional, Jumat (13/5/2022).
Celvi mengatakan, sistem penjajahan di Papua dibuktikan dengan tiga hal.
Pertama, eksploitasi sumber daya alam dan manusia terus terjadi melalui berbagai perusahaan di Bumi Cendrawasih.
“Perusahaan pertambangan, perkebunan kelapa sawit, perairan dan sebagainya. Manusia Papua dijadikan sebagai tenaga kerja dengan upah yang murah meskipun sebelum ada perusahaan tanah atau air adalah sasaran produksi yang menghidupi masyarakat Papua sekian lama,” ungkapnya.
Kedua, ekspansi modal terus terjadi di mana lahan-lahan yang kosong dijadikan lahan-lahan eksploitasi sumber daya alam dan manusia.
Hal ini menyebabkan perluasan kemiskinan, perluasan perampasan tanah, memperbanyak kematian
Ketiga ,kependudukan dimaknai dengan pendudukan militer dan sipil.
"Proyek daerah operasi militer menyebabkan genosida, dan proyek transmigrasi menyebabkan persaingan tenaga kerja sehingga menyebabkan terpinggirkannya masyarakat Papua, dan konflik horizontal.Kependudukan Indonesia disertai dengan perdagangan miras, togel, sio, dan sebagainya yang memperparah kemiskinan masyarakat,” jelasnya.
Kata Celvi, upaya memuluskan kebijakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang akan dilakukan di Indonesia memiliki hubungan dekat dengan pemekaran
Karena investasi akan semakin deras menuju wilayah-wilayah baru kemudian menghadirkan lebih banyak militer.
“Selain itu revisi otsus tidak membahas hal-hal subtansial untuk melindungi hak-hak orang Papua tetapi lebih memberikan leluasa untuk kepada kapitalisme yang dibekingi oligarki untuk mengeruk kekayaan orang Papua, selain memberikan peluang bagi transmigrasi kepada orang luar Papua,” ungkapnya. Celvi mengutuk keras Yan Mandenas & Komarudin Watubun yang hendak memaksakan pemekaran di Papua.
“Harusnya Yan Mandenas dan Komarudin Watubun berpihak menolak DOB dan Otsus di Papua,” pungkasnya. [SuaraNasional]
