Mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi yang melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Yang dampaknya ternyata bukan menurunkan harga minyak goreng, malah menurunkan penghasilan petani sawit karena harganya langsung anjlok.
"Jadi penasaran proses hitung2an di istana kyk gimana sih pas mutusin pelarangan export sawit? apa gak pake model dan skenario gitu? kacrut banget emang…," ujar Prof. @sociotalker di twitter, Senin (25/4/2022).
Dalam twitnya disertakan berita "Dilarang Ekspor, Harga Jual Sawit di Riau Anjlok Hingga Petani Menangis".
PEKANBARU-- Kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng atau kelapa sawit dan minyak goreng ke luar negeri mulai 28 April 2022 mendatang, ternyata langsung berimbas terhadap nasib petani kelapa sawit di Provinsi Riau.
Sekretaris Apkasindo Riau Djono Albar Burhan menjelaskan sejak dikeluarkan penetapan larangan ekspor sawit dan minyak goreng, harga jual tandan buah segar (TBS) sawit petani ke pabrik kelapa sawit langsung anjlok, mulai Rp300 sampai Rp1.000 per kilogram.
"Sejak kemarin adanya penetapan larangan ekspor sawit dan minyak goreng ke luar negeri, petani sawit Riau bersedih karena harga jual TBS ke pabrik kembali anjlok, yang sebabnya karena aturan pemerintah dan bukan karena kondisi pasar global," ujarnya Minggu (24/4/2022).
Dia mengakui kondisi pahit yang dialami petani sawit saat ini kembali terulang, seperti Januari 2022 lalu dimana Kemendag sempat menerapkan aturan DMO dan DPO kelapa sawit.
Padahal menurutnya saat ini petani sawit sedang bersiap menghadapi momen Lebaran yang tinggal hitungan hari akan dijalani, sehingga kebutuhan petani ikut meningkat seiring dengan rencana berbelanja untuk kebutuhan Idul Fitri dan berbagi dengan sanak keluarga setahun sekali.
Ditambah lagi, biasanya menjelang Lebaran pabrik kelapa sawit akan setop beroperasi, sehingga situasi yang dialami oleh petani saat ini kian menjadi berat.
"Sebenarnya beberapa hari menjelang Lebaran ini petani sawit Riau sudah berencana menabung untuk kebutuhan selama pabrik tutup, tapi karena harga jual sudah anjlok petani sangat bersedih dan tidak tahu harus bagaimana," ujarnya.
Menurutnya sejumlah pabrik kelapa sawit yang ada di Riau sudah mulai menghentikan penerimaan TBS sawit petani, dengan alasan pabrik takut tangki penampungan CPO akan penuh akibat adanya larangan ekspor sawit oleh pemerintah.
Di sisi lain petani sawit selama ini tidak bisa menunda jadwal panen buah sawit, dan harus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Karena apabila panen ditunda, buah sawit yang dihasilkan menjadi terlalu matang dan kualitasnya menurun, yang akhirnya harga jual di pabrik akan semakin dipotong dari harga biasanya.
Lalu apabila panen sawit tidak dilakukan, risiko terbesar yang akan diterima petani adalah pohon sawit akan rusak akibat buah yang matang tidak diambil. Tentu situasi tidak ideal ini harus segera dicarikan solusinya oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan usai adanya larangan ekspor sawit.
"Inilah dilema yang dihadapi petani, kami berharap pemerintah mendengarkan keluhan dan kesedihan petani sawit," ujarnya.
SEBELUMNYA, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu sudah mengingatkan bahwa kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng itu tidak tepat sebagai langkah untuk menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri.
Kebijakan larangan ekpor itu justru akan memicu berbagai efek negatif, salah satunya sudah terjadi seperti berita di atas, harga TBS anjlok.
