Seperti diketahui, pemerintah bakal memberikan BLT minyak goreng senilai Rp 300 ribu pada masyarakat.
Amin mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, dana BLT minyak goreng ini diambil dari anggaran Bansos dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid-19.
“Dana ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin akibat tekanan kenaikan harga sejumlah bahan pokok dan penanganan kemiskinan ekstrem,” ujar Amin di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Namun, kata Amin, karena tidak tegas terhadap mafia minyak goreng, dana yang seharusnya untuk penanggulangan kemiskinan sebagian tersedot untuk BLT minyak goreng.
Hal itu sangat disayangkan karena saat ini rakyat juga dihadapkan pada kenaikan sejumlah bahan pokok lainnya.
Dia mengatakan, untuk menyalurkan BLT minyak goreng Rp 300.000 kepada 20,5 juta penerima BPNT dan PKH Kemensos dan 2,5 juta pelaku UMKM dibutuhkan dana sebesar Rp 6,9 triliun.
"Jika presiden tegas menjalankan UU dengan mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng, negara tidak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT minyak goreng,” kata Amin.
Dia menambahkan, selain subsidi minyak goreng, pemerintah juga harus tetap mempertahankan subsidi listrik, LPG, solar, dan pertalite.
"Subsidi tersebut sebagai konsekuensi tak terhindarkan agar ekonomi rakyat kecil tidak makin terpuruk setelah dihantam pandemi covid-19," kata Amin.
[Sumber: genpi]
Anggaran Bansos ?
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) April 6, 2022
Jadi bukan dari pungutan ekspor CPO ?
Enak benar konglomerat penghasil biodiesel yg sdh menikmati lbh Rp 100 trilyun dari subsidi Biosolar. https://t.co/JsazQpcHuV
