Al Chaidar meragukan klaim Densus 88 bahwa NII bersiap menggulingkan pemerintahan. Ia menyebut kelompok itu tak sebesar kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) ataupun Jamaah Islamiyah (JI).
"Malah jadi seperti menggiring opini untuk mengarahkan akan terjadi sesuatu yang darurat pada tahun 2024 tersebut sehingga pemerintah bisa memanipulasi data-data ini untuk kepentingan-kepentingan menurunkan (menunda) pemilu dan sebagainya," kata Al Chaidar kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/4/2022).
Al Chaidar menjelaskan NII adalah organisasi mujahidin paling tidak kompak di seluruh dunia. Ia menyebut organisasi ini pernah terpecah hingga 34 faksi. Saat ini, ada 14 faksi di NII.
Selain itu, jumlah pengikut NII juga kecil. Ia memperkirakan anggota NII tak sampai 1 persen penduduk Indonesia. Berbeda dengan JAD yang punya jemaah hingga 6 persen total penduduk.
"Nah, yang saat ini menjadi pertanyaan, orang terduga teroris yang ditangkap Densus ini berasal dari faksi mana? Itu yang perlu ditanyakan," ujarnya.
Al Chaidar pun menyangsikan klaim Densus 88 karena selama ini tak ada jaringan NII di Dharmasraya, Sumatera Barat. Ia menyebut jemaah organisasi itu juga tidak ada yang tinggal di Tanah Tinggi.
"Jangan-jangan mereka mengaku saja sebagai NII, padahal mereka JAD," katanya.
Kabagops Densus 88 Kombes Aswin Siregar merespons dugaan Al Chaidar soal penggiringan opini tunda pemilu ini. Aswin mengklaim pihaknya menyampaikan itu berdasarkan penyidikan.
Ia berkata Densus 88 terus mendalami temuan yang ada, beberapa di antaranya kekuatan NII terkait penggulingan pemerintahan.
"Mohon dipahami bahwa Densus bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum melakukan penangkapan terhadap para tersangka," ucap Aswin melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/4/2022).
Sebelumnya, Densus 88 mengklaim punya bukti rencana NII menggulingkan pemerintahan sebelum 2024. Klaim itu disandarkan pada proses pemeriksaan dan pengembangan 16 tersangka teroris yang diringkus di Sumatera Barat, Maret 2022.
Densus 88 menyebut NII ingin mengganti ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia dengan khilafah atau syariat Islam. Organisasi ini disebut akan melakukan sejumlah aksi teror.
"Barang bukti yang ditemukan juga menunjukkan sejumlah rencana yang tengah dipersiapkan oleh jaringan NII Sumatera Barat, yakni upaya melengserkan pemerintah yang berdaulat sebelum tahun Pemilu 2024," kata Aswin kepada wartawan, Senin (18/4).
(Sumber: CNNIndonesia)
