Kok bisa ya...?
Operasi Tangkap Tangan atau OTT Bupati Bogor Ade Yasin seperti mengulang langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang pernah menangkap sang kakak, Rachmat Yasin pada 2014 lalu.
Rachmat ditangkap KPK dalam kasus tukar guling lahan. Pada 2019, hanya sepekan setelah bebas, Rachmat kembali dicokok KPK karena kasus gratifikasi pejabat di lingkunga Pemerintah Kabupaten Bogor.
Tapi anehnya, masyarakat kita sepertinya tidak terlalu perduli dengan kasus Korupsi. Kelak kalau ada anak atau mantunya orang ini yang maju sebagai Cabup, asal "sawerannya" cocok, bakal menang juga.
Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Abang Sepupu yang terjun ke Politik dengan menjabat sebagai Pengurus salah satu Parpol. Menurut beliau, untuk maju menjadi kandidat atau Calon Kepala Daerah, si Calon Kepala Daerah untuk tingkat Kabupaten atau Kota paling tidak harus menyiapkan 100 Miliar!
Kalau Daerah atau Kota-nya memiliki PAD yang basah, angka tersebut bisa semakin naik melonjak.
Sementara itu kalau dihitung Pendapatan Seorang Bupati atau Walikota, Gaji Pokok dan tunjangannya sekitar 5,880,000. Ditambah tunjangan Operasionalnya yang dihitung dari persentase PAD daerah. Mulai dari 125 juta sampai 600 jutaan dan maksimal 0.15 persen dikali PAD diatas 150 Miliar.
Kalau saya lihat PAD Kabupaten Bogor tahun 2021 3.7 Triliun. Berarti Tunjangan Operasional Bupati Bogor 5.550.000.000. Kalau dibagi setahun dan biasanya jatah Bupati 60 persen maka dapat tambahan 277,500,000.
Berarti total Penghasilan Bupati Bogor sekitar 300 jutaan perbulan. Tentu saja gratis Rumah Dinas, Mobil Dinas dan Biaya Perjalanan Dinas.
Tetapi masalahnya pendapatan "cuma" 3,6 miliar setahun atau 18 miliar selama 5 tahun, sedangkan Pengeluaran 100 Miliar. Artinya minus 82 Miliar!
Katakanlah si Calon elektabilitasnya bagus. Tetapi untuk Cabup, tetap saja minimal angkanya 30-50 Miliar. Tetap saja minus 12-32 Miliar. Modal keluar tentu harus kembali. Ya satu-satunya Jalan ya mesti Korupsi!
Makanya saya pernah mengatakan, semua Kepala Daerah di Negara kita ini bisa saja diproses hukum. Cuma tergantung "apes" atau tidaknya.
Saya jadi teringat Bupati Banjarnegara yang kemarin melawan Menteri Segala Urusan. Berani melecehkan orang paling berkuasa di Negeri ini.
Ketika saya menonton di Layar Televisi, saya langsung bergumam dalam hati "Orang ini ntar lagi bakal masuk Penjara karena Kasus Korupsi". Dan ya benar saja.
Sudah tahu si Menteri Segala Urusan paling berkuasa dan pernah ngomong "Kucari Dosamu" sama lawan-lawan Politiknya, eh mantan Bupati Banjarnegara masih berani pula pasang kuda-kuda. Ya langsung lurus masuk Penjara.
Jadi sekali lagi menurut saya, cuma Bang Anies Baswedan yang kemungkinan kecil ada kasus Korupsinya. Pertama tentu saja beliau dari Pencalonan tanpa modal. Dimodalin sama Mas Bowo. Diberikan Karpet Merah. Didukung rakyat Jakarta. Khususnya yang Warga Asli. Bukan Pendatang yang baru datang.
Ditambah Bang Anies selama ini cukup berani melawan Menteri Segala Urusan (kasus Pulau Reklamasi). Bahkan berani berhadap-hadapan dengan Istana Medan Merdeka Utara.
Kalau Bang Anies ada Kasus Korupsinya. Sudah lama dia masuk Penjara. Wong ngga ada salahnya saja dicari-cari terus kesalahannya. Apalagi kalau memang benar-benar salah. Pasti ngga ada ampunlah.
Salam sehat selalu Mas Bowo dan Bang Anies. Orang-orang baik yang jadi idola saya diperpolitikan Negeri ini. Kebetulan selain sama-sama Pintar, kita juga gantengnya sama. Minimal kalau dibandingkan dengan Pak Yanto Kates. 🤣🤣🤣
Sekarang coba kita bayangkan kalau ada Capres yang cuma punya Bisnis Meubel kecil-kecilan tapi bisa maju jadi Capres? Siapa yang modalin? Siapa yang biayain? Dan pertanyaan pentingnya, seberapa banyak dia harus bayar modal kepada para Pemodal kalau kelak bisa terpilih?
Pantas saja berkali-kali Presiden terpilih di Negara Philvina tidak berdaya melawan Oligarki.
(Azwar Siregar)
