JAKARTA – Aliansi Mahasiswa Indonesia—gabungan sejumlah lembaga kemahasiswaan— bertekad melanjutkan demonstrasi setelah berunjuk rasa, kemarin. Mereka akan tetap mendesak Presiden Joko Widodo menolak agenda presiden tiga periode, meski terjadi peretasan akun aktivis dan sejumlah pentolan aliansi mahasiswa.
Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Niha Nihaya, mengatakan Aliansi akan tetap melanjutkan demonstrasi hingga tuntutan mereka tercapai. Aliansi tak akan berhenti mendesak pemerintah, walau akun WhatsApp dan media sosial pentolan aliansi diretas.
“Semangat kami tidak akan berhenti sampai di sini hingga ada langkah nyata dari pemerintah untuk mendengar dan menjalankan tuntutan kami,” kata Niha, Kamis, 21 April 2022.
Kemarin, ribuan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Indonesia, serikat buruh, dan blok pelajar berunjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wijaya—tak jauh dari Istana Negara, Jakarta Pusat—dan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Aliansi Mahasiswa Indonesia terdiri atas mahasiswa Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Pertamina, dan Universitas Esa Unggul.
Aliansi mengusung tujuh tuntutan, yaitu mendesak Presiden Jokowi membuat pernyataan tertulis menolak agenda Jokowi tiga periode; menurunkan harga kebutuhan pokok dan mengatasi ketimpangan ekonomi; menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil; mewujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis; mengesahkan rancangan undang-undang prorakyat; mewujudkan reforma agraria; serta menuntaskan pengusutan semua kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Awalnya, Aliansi Mahasiswa Indonesia dan buruh menggelar demonstrasi secara terpisah. Aliansi lebih awal berunjuk rasa di sekitar Istana Negara dengan harapan dapat bertemu dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Tapi mereka tak bisa bertemu dengan Jokowi ataupun Ma’ruf Amin sehingga Aliansi memilih bergabung dengan demonstrasi buruh di gedung DPR pada sore harinya. Niha Nihaya mengatakan Aliansi sesungguhnya berharap Jokowi mau menemui demonstran dan menyetujui tuntutan mereka.
“Sebenarnya kami ingin bertemu dan menyampaikan secara langsung tuntutan kepada Presiden dan Wakil Presiden, tapi mereka tak menemui kami,” kata Niha.
Ia menjelaskan, di samping menolak agenda Jokowi tiga periode, tuntutan menindak tegas upaya represif terhadap masyarakat sipil menjadi penting karena demonstrasi mahasiswa dalam tiga pekan terakhir diwarnai tindakan represif terhadap mahasiswa. Teranyar, akun WhatsApp dan media sosial 12 pentolan Aliansi Mahasiswa Indonesia diretas beberapa hari menjelang demonstrasi. “Kami menyayangkan masih ada upaya-upaya represif seperti ini,” kata Niha ketika ditemui seusai aksi, kemarin.
Selain akun WhatsApp mahasiswa, akun WhatsApp Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, diretas. KASBI dan sejumlah serikat buruh juga berunjuk rasa di gedung DPR, yang mengusung tuntutan serupa dengan Aliansi Mahasiswa.
Akun WhatsApp dan media sosial pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, pun ikut diretas. Bivitri selama ini juga getol menentang penundaan Pemilu 2024 dan agenda Jokowi tiga periode.
Demonstrasi mahasiswa di sekitar Istana dan gedung DPR kemarin relatif berjalan aman. Meski begitu, polisi mengamankan seorang pria dengan tuduhan provokator. Juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulpan, mengatakan pria tersebut tidak berasal dari kelompok mahasiswa ataupun buruh.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, pria yang ditangkap itu berinisial SH. Ia merupakan anggota Blok Politik Pelajar (BPP), yang ikut berunjuk rasa bersama Aliansi Mahasiswa Indonesia.
Juru bicara BPP, Delpedro Marhaen, memberi konfirmasi bahwa seorang rekannya dari BPP ditangkap polisi. “Dia bukan provokator. Dia bagian dari massa aksi,” kata mahasiswa Universitas Tarumanegara itu.
Delpedro mengatakan Blok Politik Pelajar juga akan terus berunjuk rasa meski terjadi intimidasi, peretasan, dan penangkapan anggotanya. “Sampai tuntutan kami didengar oleh pemerintah,” katanya.
(Sumber: Koran TEMPO, Foto: Detik)
