Hal tersebut tentu menuai kritik keras dari kelompok-kelompok hak asasi yang melihat arahan pemerintah sebagai upaya terbaru untuk mengurangi budaya Uighur di wilayah itu.
Selama bertahun-tahun, para pejabat di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) telah melarang Uighur dan minoritas Muslim lainnya untuk sepenuhnya menjalankan Ramadhan termasuk dengan melarang pegawai negeri sipil, siswa dan guru berpuasa.
Beberapa komite lingkungan di Urumqi dan beberapa pejabat desa di prefektur Kashgar dan Hotan telah menerima pemberitahuan bahwa hanya 10-50 Muslim yang diizinkan untuk berpuasa selama Ramadhan, yang berlangsung dari 1 April hingga 1 Mei, dan mereka yang melakukannya harus mendaftar ke pihak berwenang, menurut administrator lokal dan polisi di Xinjiang.
“Langkah-langkah Ramadhan sedang diambil,” kata seorang polisi desa di kotapraja Tokkuzak Kashgar, dilansir RFA pada Jumat (1/4/2022).
“Tujuannya untuk menghilangkan ketakutan [Uyghur] yang takut berpuasa, selain keamanan, karena tidak boleh ada kesalahpahaman tentang kebijakan agama Partai [Komunis China]. Partai tidak pernah mengatakan untuk menghapuskan agama, tetapi mereka berusaha untuk Cinaisasi hal itu,” terangnya.
Seorang administrator desa yang mengawasi 10 keluarga di daerah Ghulja di Prefektur Otonomi Ili Kazakh, mengatakan pendaftaran sudah berlangsung di komunitasnya dan bahwa orang tua dan orang dewasa tanpa anak usia sekolah diperbolehkan untuk berpuasa.
“Sistem ini dirancang untuk menghindari agama memberikan efek negatif pada pikiran anak-anak,” katanya. “Ada banyak propaganda tentang itu sekarang. Ada kader dari desa yang mendaftarkan orang-orang yang memenuhi kriteria puasa.”
Administrator lain yang mengawasi 10 keluarga di kota Atush di Prefektur Otonomi Kizilsu Kirghiz mengatakan dia menerima pemberitahuan tentang pembatasan puasa dari otoritas setempat.
“Dari 10 keluarga yang saya pimpin, dua – Tahir dan Ahmet – diidentifikasi sebagai keluarga yang bisa berpuasa,” katanya. “Keduanya sudah tua dan tidak punya anak di rumah.”
Seorang karyawan Uighur di sebuah hotel yang dihubungi oleh RFA pada Rabu (30/3/2022) mengatakan dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Ramadhan dan menutup telepon.
Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang telah memperingatkan warga Uighur bahwa mereka dapat dihukum karena berpuasa, termasuk dengan dikirim ke salah satu jaringan kamp interniran XUAR yang luas, di mana pihak berwenang diyakini telah menahan hingga 1,8 juta orang Uyghur dan minoritas Muslim lainnya sejak April 2017.
Pihak berwenang juga telah memaksa pensiunan untuk berjanji menjelang Ramadhan bahwa mereka tidak akan berpuasa atau beribadah untuk memberi contoh bagi masyarakat luas dan memikul tanggung jawab untuk memastikan orang lain juga menahan diri.
“Sungguh menyedihkan dan tragis melihat pemberitahuan Cina bahwa hanya orang-orang tertentu yang dapat berpuasa,” kata Turghunjan Alawudun, direktur Komite Urusan Agama di Kongres Uighur Dunia (WUC) di Jerman.
“Dunia Muslim akan menertawakan tindakan Cina dan tercengang dengan penetapan kuota bagi mereka yang bisa berpuasa,” lanjutnya.
Proyek Hak Asasi Manusia Uighur yang berbasis di Washington mengeluarkan pernyataan pada Kamis (31/3/2022) yang menunjukkan solidaritas dengan orang Uighur di Xinjiang yang tidak dapat mengadakan buka puasa setiap hari selama Ramadhan, atau beribadah “tanpa mengambil risiko dicap sebagai ekstremis agama. ”
“Tidak akan ada Ramadhan untuk Uighur di tanah air tahun ini – atau tahun apa pun – sampai kampanye genosida Cina diakhiri,” kata pernyataan itu.
Kampanye untuk Uighur, yang berbasis di Washington, juga mencatat bahwa Uighur di Xinjiang sekali lagi dilarang untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan.
“Untuk menambah penghinaan terhadap ketidakadilan ini, PKC secara selektif menyebarkan Islam untuk melukiskan gambaran palsu,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis (31/3).
Presiden WUC Dolkun Isa mengatakan Cina telah mengubah Ramadhan menjadi “bulan penderitaan genosida yang mengerikan bagi orang-orang Uighur” dan meminta para pemimpin Muslim di seluruh dunia untuk mengutuk pelanggaran hak asasi yang terjadi di Xinjiang.
“Adalah kewajiban agama dan moral Anda untuk meminta Cina menghentikan genosida yang sedang berlangsung ini,” katanya.
“Sejarah tidak akan memperlakukan Anda dengan baik jika Anda terus membiarkan genosida ini berlanjut di bawah pengawasan Anda,” tegasnya.
AS dan parlemen di beberapa negara Barat telah menyatakan tindakan Cina terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, meskipun Cina telah membantah tuduhan itu.
(Sumber: Arrahmah)
