Ia mempertanyakan total anggaran senilai Rp 6,95 triliun yang digelontorkan untuk penyaluran BLT minyak goreng.
Dia berpendapat, dana tersebut semustinya bisa dipakai untuk membangun BUMN yang bisa mengendalikan sistem produksi minyak sawit mentah atau CPO.
"Dengan anggaran senilai BLT minyak goreng tentunya dapat membiayai pembangunan dan modal kerja BUMN yang khusus memproduksi CPO dari hulu sampai hilir," ujar Achmad, Minggu (10/4/2022), dilansir Liputan6.com.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) semustinya bisa menginstruksikan produksi minyak goreng ditangani oleh BUMN tersebut. Sehingga negara bisa mempunyai stok untuk mengendalikan harga minyak goreng.
"Walaupun kebijakan ini tentu akan sangat mengganggu bagi produsen-produsen yang sudah ada, tapi ini adalah langkah yang tepat karena selain negara dapat mengendalikan harga. Negara juga akan mendapatkan pendapatan yang bisa digunakan untuk membiayai program kerja pemerintah," ungkapnya.
"Jadi surplus yang didapatkan tahun lalu dari sektor minyak kelapa sawit tidak hanya dinikmati oleh swasta, tapi negara pun akan mendapatkan pemasukan selain dari pajak yang dikenakan kepada produsen CPO," imbuh dia.
Di lain sisi, Achmad juga mengaku kebingungan jika minyak goreng tidak termasuk bahan pangan yang jadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional (BPN). Itu merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021.
"Padahal jika dimasukkan secara spesifik agar terpisah dari CPO untuk penggunaan industri, maka pengendalian harga minyak goreng ini akan lebih mudah untuk dilakukan," pungkasnya.
Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menimpali bahwa kebijakan BLT sepertinya memang tujuannya bukan menyelesaikan masalah, tapi hanya pencitraan menuju 3 periode.
"Karena sepertinya tujuannya memang bukan untuk menyelesaikan masalah minyak goreng, tapi utk pencitraan dan gerakan "tiga" jari. Uang rakyat dari hasil utang dihabiskan untul hal2 seperti ini," ujar Muhammad Said Didu melalui akun twitternya @msaid_didu.
Karena sepertinya tujuannya memang bukan untuk menyelesaikan masalah minyak goreng, tapi utk pencitraan dan gerakan "tiga" jari.
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) April 10, 2022
Uang rakyat dari hasil utang dihabiskan untul hal2 seperti ini https://t.co/CsfCSc4NgL
