Mengenai hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berikan solusi kepada masyarakat agar tidak terjebak macet saat mudik. Ia menekankan agar masyarakat bisa mudik lebih awal.
"Saya mengajak masyarakat untuk mudik yang memakai mobil lebih awal daripada nanti macet. Lebih awal mudiknya, yang lewat darat dan pakai mobil karena betul-betul angka 23 juta itu bukan angka kecil," kata Jokowi, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu 20 April 2022.
"Yang berat memang adalah yang mudik lewat darat. Ada 23 juta mobil yang akan mudik akan ada 17 juta sepeda motor yang akan mudik. Angka-angka ini bukan angka-angka yang kecil,"sambungnya
Presiden Jokowi juga mengimbau agar masyarakat bisa berangkat mudik lebih awal. Hal itu dilakukan guna mengantisipasti kemacetan semakin parah.
"Saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada 28, 29, dan 30 April 2022," ujar Jokowi, dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, pada Selasa 19 April 2022.
"Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Utamanya memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak," sambungnya.
Lanjut Jokowi, sementara untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik, pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas. Termasuk memberlakukan sistem ganjil-genap dan melarang truk masuk jalan tol.
"Melalui aturan ganjil-genap, pemberlakuan satu arah (one way), dan larangan truk masuk jalan tol," ucapnya.
Di sisi lain, Pemerintah juga telah memutuskan anak-anak dan remaja diperbolehkan melakukan perjalan mudik 2022, tanpa harus disuntik vaksin booster Covid-19.
Ini merupakan bagian dari pertimbangan anak di bawah 18 tahun belum boleh menerima booster. Hingga akhirnya pemerintah memutuskan syarat booster bagi pemudik tak berlaku untuk anak-anak.
"Bapak Presiden juga mendengarkan dinamika dari masyarakat bahwa kita memang mensyaratkan booster kalau tidak mau di tes antigen atau PCR untuk mudik. Tapi booster ini kan hanya diberikan diatas 18 tahun ke atas. Jadi memang ada dinamika, nah ini kalau anak-anak dibawah 18 tahun gimana? Mau di booster juga belum boleh," kata Budi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, 18 April 2022.[Dis]
