Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan mengatakan, ia kerap berinteraksi dengan banyak aktivis, diantaranya Rocky Gerung, Jumhur Hidayat dan juga Ferry Juliantono.
Dikatakan Syahganda, tidak ada alasan logis jika rezim Jokowi harus ditambah masa jabatannya. Ia kemudian mengungkapkan data bahwa angka stunting Balita di Jakarta Timur menyentuh seribu kasus lebih. Di Semarang, Jawa Tengah angkanya juga menyentuh 1.367 kasus.
Dengan mengungkap data yang ia cari di media massa itu, Syahganda ingin menyatakan bahwa data itu menjadi potret kemiskinan hari ini sudah melebihi era orde baru. Sebab, saat itu kejadian stunting (busung lapar) hanya ada di Papua, Lampung dan di Rumping, Kabupaten Bogor.
Ia menilai, yang terjadi hari ini justru kebobrokan pemerintah itu dimanipulasi dengan angka survei kepuasan masyarakat yang menyentuh 73 persen.
"Ini bukan politik hope (harapan), kita harus the truth krisis hari ini jauh lebih gawat dari krisis 98, ini malah Jokowi seperti pokoknya gue mau berkuasa terus," demikian kata Syahganda seperti dikutip dari tayangan Realita TV, Senin pagi (7/3).
Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mengaku senang ketika muncul wacana penundaan Pemilu 2024. Dikatakan Syahganda, dengan munculnya isu perpanjangan jabatan Presiden, akan jadi momentum untuk memunculkan isu perpendekan.
Secara detail, Syahganda menjelaskan, rakyat harus menyambut ide rezim Jokowi ini dengan mengadakan referendum pada tahun ini. Ia pun mengusulkan proses referendum diawasi oleh Perserikatan Bangsa bangsa (PBB).
"Kalau saya sebagai rakyat usul diadakan referendum dengan PBB mengawasi. Kalau Jokowi yakin 73 persen mendukung bila perlu minta sampai 2050, saya yakin kalau referendum rakyat memilih Jokowi mundur tahun 2022," demikian usulan Syahganda.
Keyakinan Syahganda rakyat pilih Jokowi mundur atas dasar beberapa hal. Saat ini, diungkapkan Syahganda minyak goreng langka, harga kedelai mahal dan masyarakat kesusahan mendapatkanya.
Pendapat Syahganda, kondisi krisis makin memburuk karena Jokowi malah ngotot membangun ibu kota negara (IKN). Menurut dia sumber uang pembangunan IKN akan didapat dari utang luar negeri.
Ia menyarankan kepada Jokowi untuk segera mengakhiri jabatannya sebagai Presiden. '
"Sudah cukup dong pak, apa yang kau banggakan lagi, utang lagi untuk IKN, sudahlah selesai saja di tahun 2022 dengan referendum. Kalau tidak (referendum) kita tidak bisa diuji di publik," demikian harapan Syahganda.[rmol]
