[CATATAN Agustinus Edy Kristianto]
Indonesia adalah bangsa yang besar tapi pemerintahnya 'dikolongin' Softbank. Orang boleh bicara apa saja untuk membela diri (terutama para pendukung kekuasaan) tapi faktanya Softbank menyatakan bakal mengalihkan investasi IKN ke Sumatera Barat!
Tidak usah ribet soal rencana investasi Softbank ke bulan sekalipun, tapi lihat pesan tersembunyinya.
Sulit untuk tidak mengatakan langkah itu adalah ledekan tingkat dewa buat Presiden Jokowi. Tak berapa lama setelah melemparkan kotoran ke muka pemerintah dengan pernyataan mundur, Softbank menggocek dengan rencana pengalihan investasi ke daerah di mana pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin (oh, masih ada ya, wapres ini) kalah telak dengan hanya memperoleh 14,05% suara (407.761 suara) Pemilu 2019.
Sementara itu, Menko Marives, yang dahulu gembar-gembor Softbank akan investasi ke IKN US$100 miliar, malah melobi Arab Saudi untuk menggantikan Softbank. Padahal di Indonesia, orang yang ke-arab-arab-an kerap distigma sebagai kadrun alias kadal gurun. Meskipun stigma politik itu salah kaprah, sebab gurun bukan cuma di Timur Tengah melainkan ada juga di Amerika, yaitu Mojave, Gurun Sahara di Afrika, gurun dingin di Antartika, bahkan di Tiongkok, ada Gurun Gobi.
Menteri segala urusan itu pun kalah cepat, sebab Arab Saudi (via Sovereign Wealth Fund/SWF-nya) telah membuat kesepakatan dengan Softbank US$125 juta untuk proyek platform komunikasi Unifonic.
Alasan Softbank mundur pun menampar muka Jokowi: tingkat pengembalian investasi (Return of Investment/ROI) IKN tidak menarik. Kelak, sangat mungkin, jika Softbank berpendapat ROI tidak menarik maka investor lain akan berpikir puluhan kali untuk mendanai ambisi Jokowi di IKN itu.
Selama pacaran dengan Softbank (2019-2022), pemerintah malah sudah memberi banyak untuk melayani kepentingan Softbank, yakni investasinya di GOTO (Gojek-Tokopedia), yang sekarang mau IPO dengan target perolehan Rp17 triliun: Komisaris Tokopedia Wishnutama Kusubandio diberi kursi empuk sesuai rencana Softbank (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu sekarang Komisaris Utama Telkomsel), meskipun melanggar aturan rangkap jabatan sesuai UU Kementerian Negara.
Ketika GOTO batuk-batuk pada 2020, diberilah utang dari Telkomsel yang dibayar dengan konversi saham senilai Rp6,7 triliun, padahal sahamnya baru mau dilepas ke publik saat ini.
Mereka mau jualan, menghimpun uang triliunan dari IPO, termasuk merayu para mitra driver aplikasi untuk membeli sahamnya, padahal para mitra itu sudah membeli kendaraan, leasing, asuransi, suku cadang dari perusahaan yang sebetulnya pemegang saham GOTO juga, dan mereka juga yang bekerja di jalanan dalam status bukan sebagai karyawan dengan segala risikonya.
Orang boleh bilang optimistis atas valuasi GOTO tapi tetap saja market yang menentukan. Fakta yang jelas adalah BUMN sudah keluar triliunan demi GOTO bukan demi minyak goreng masyarakat!
Lantas, ngumpet di mana sekarang 10 menteri (termasuk Menko Marives) yang dahulu membanjiri media dengan pujian setinggi langit atas IPO Bukalapak (BUKA)? Mana tepuk tangannya untuk harga nyungsep BUKA Rp286/lembar sekarang? Apa kabar pendiri BUKA yang sekarang duduk empuk menikmati kursi direksi Telkom menikmati gaji, fasilitas, dan tantiem? Apakah makanan Anda direbus atau digoreng karena minyak mahal?
Chart membuktikan harga IPO BUKA 6 Agustus 2021 adalah Rp850, lalu investor asing jual di Rp1.300-an, kemudian ambrol sampai sekarang. Itu membuktikan bahwa investor harus berhati-hati terhadap 'manipulasi' trading yang dilakukan oleh para kakap dalam event IPO. Hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi juga pada GOTO.
Coba munculkan para menteri itu lagi untuk kasih ucapan selamat kepada IPO GOTO, minimal Menteri BUMN, yang kakaknya adalah Komisaris Utama GOTO sekaligus penggenggam 1 miliar lembar sahamnya. Ucapan selamat dari Menteri BUMN sangat penting untuk menambah daya mual masyarakat terhadap menteri bekas ketua tim kampanye Jokowi, yang muka dan suaranya ada di ATM-ATM bank BUMN itu
Jadi, sudah 'digocek' investor, diledek dengan pengalihan investasi ke daerah yang sedikit pendukungnya, melanggar UU dengan membolehkan rangkap jabatan menteri, keluar uang BUMN triliunan buat menopang cashflow GOTO, mengejar investor penggantinya ke negara yang di sini diledek sebagai kadrun pula.
Sementara ujung-ujungnya APBN juga yang dipakai untuk meneruskan ambisi IKN. APBN mendanai 20% tapi 80% sisanya didanai oleh utang swasta di mana APBN dijadikan jaminannya. Ratusan triliun rupiah. So, salah satu bisnis paling konkret dan cepat dari IKN ini adalah bisnis makelar kredit swasta dengan jaminan APBN!
Naga-naganya tak akan jauh beda dengan BLBI. BLBI jilid IKN. Sangat berpotensi penyimpangan dan korupsi.
Kalau Menkeu sih kelihatannya senang-senang saja negara ini banyak utang. Namanya juga dari dunia bank, bank dunia, tepatnya.
Salam.
(Agustinus Edy Kristianto)
