Hal itu dibeberkan oleh Yati Dahlia, salah satu masyarakat adat Suku Balik, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim).
Dia mengaku kecewa dengan kedatangan Pakde Jokowi yang melakukan perkemahan dengan rombongan serta disebut melakukan peninjauan langsung di lokasi Titik Nol IKN Nusantara.
Menurutnya mantan Wali Kota Solo itu terkesan cuek dan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat PPU justru memilih untuk berkemah. Terlebih kedatangan, kakek dari Jan Ethes Srinarendra itu katanya, masyarakat lokal tidak diberikan informasi.
"Kami sedikit kecewa walaupun bapak presiden kemarin datang, tapi terkesan cuek atau masa bodoh, mungkin kami lebih merasa kecewa seperti itu. Karena teriakan kami selama ini tidak didengarkan, kami seperti dianggap tidak ada di sini, justru tidak ada koordinasi seperti kepala adat atau tokoh yang ada di sini kami tidak diberitahu," ujarnya alam konferensi pers "Camping Oligarki di IKN : Gimmick Elit Saat Rakyat Menjerit" secara virtual, Selasa (15/3/2022).
Dia menyebut, masyarakat tidak memedulikan kegiatan Jokowi yang berkemah di kawasan Titik Nol IKN.
Sebab kata dia, warga tidak diuntungkan dengan kegiatan kemah tersebut.
"Jadi kalau masalah kemping kemarin kami tidak sebenarnya tidak membutuhkan hal itu dan buat apa seperti itu, tidak ada yang merasa diuntungkan untuk hal itu (berkemah)," ucapnya.
Dia menuturkan saat ini pihaknya fokus terkait permasalahan pemasangan plang di lahan-lahan warga setempat untuk pembangunan IKN.
Dia membeberkan, masyarakat juga kecewa dengan surat edaran Gubernur Kaltim Isran Noor yang menyatakan bahwa lahan pembangunan IKN tidak termasuk lahan warga.
Namun fakta di lapangan, terjadi pemasangan plang pembangunan IKN di lahan-lahan milik warga.
"Kami lebih fokus ke lahan-lahan kami yang kena plang seperti itu dengan surat edaran yang ada seperti itu, karena kemarin bapak gubernur bilang bahwa lahan untuk pembangunan IKN, tidak termasuk di lahan warga itu tapi kenyataannya yang kami alami di sini, plangnya sudah ke pemukiman warga," paparnya.
Baginya, jika pembangunan IKN tetap dilakukan, masyarakat meminta kejelasan perihal lahan-lahan yang sudah dipasangi plang.
"Kami meminta kejelasan atas lahan-lahan kami masyarakat suku asli di sini, masyarakat adatnya bagaimana lahan-lahan kami ini agar tidak terkena dampak yang dipaksakan ,seperti pemasangan plang yang terjadi itu," ungkapnya.
Menurutnya pemasangan plang di lahan milik warga sama saja pengambilan secara sepihak.
Dia juga menegaskan tak ada pertemuan apapun yang dilakukan pemerintah.
"Itu pengambilan secara sepihak kami tidak pernah diajak bertemu, tidak diajak koordinasi. Kadi kami berharap pemerintah menanggapi suara kami ini bagaimana dengan lahan lahan warga yang masuk di pemukiman warga yang ada plang plang warga, penyelesaiannya seperti apa," sambungnya. [suara]
