Siti bilang, bukaan lubang tambang di IKN mencapai total 29 ribu hektare, yang berarti hampir setara dengan setengah luas Jakarta.
"Untuk seluruh Kalimantan Timur luas bukaan lubang tambangnya kira-kira ada 154 ribuan hektare. Sedangkan di kawasan IKN, catatan kami sementara ada 29 ribu hektare," ungkap Menteri LHK dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Dalam slide paparan Siti, ditampilkan data berdasarkan jumlah lubang tambangnya. Total terdapat 2.415 lubang tambang di ibu kota baru tersebut. Rinciannya, sebanyak 149 lubang tambang dengan luas bukaan masing-masing di atas dua hektare, lalu 211 lubang berukuran 0,2 - 1 hektare, dan 2.055 lubang berukuran di bawah 0,2 hektare.
Siti mengatakan, pihaknya sudah mulai mencoba memulihkan sejumlah lubang tambang di IKN itu pada 2021. Dalam slide paparannya, tampak ada tiga konsep yang digunakan untuk memulihkan area bekas lubang tambang itu. Pertama, dijadikan hutan rawa buatan yang bisa digunakan sebagai koridor satwa dan area penyangga tamah hutan raya (Tahura).
Kedua, dijadikan tempat agrowisata. Ketiga, memanfaatkan air lubang tambang untuk kegiatan wisata, perikanan, olahraga, dan untuk sumber air bersih.
"Bekas tambang yang berair ini seharusnya bisa menjadi sumber air untuk IKN," ujar Siti.
Terkait rencana menjadikan air lubang tambang sebagai sumber air IKN, Siti terkendala dengan tingkat kadar pH airnya yang rendah, yakni 2,6 hingga 3. Untuk diketahui, nilai pH yang biasa dikonsumsi manusia umumnya mendekati 7.
"Kira-kira, pH 3,5 itu sama dengan air jeruk nipis. Ini (air di lubang tambang) lebih asam lagi dari jeruk nipis. Hal ini terus diidentifikasi oleh kementerian," ujarnya.
Temuan JATAM
Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan jumlah lubang tambang di IKN sebanyak 149 dengan ukuran jumbo. Semuanya merupakan lubang tambang batu bara.
Jatam memperkirakan, biaya reklamasi (proses pemulihan daratan) 149 lubang tambang itu sekitar Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun.
Jatam pun menduga biaya reklamasi itu akan ditanggung negara menggunakan APBN.
"Perusahaan yang dapat keuntungan dari tambang, tapi kita (lewat APBN) yang biayai reklamasinya," kata Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang kepada Republika, awal Maret lalu.
[ROL]
