Jika Tak Nyaman Dengan Polarisasi Radikal-Radikul, Ikut Demokrat Saja
Oleh: Dr. Ardi Wirdamulia
(Kepala BADIKLAT-DA DPD Partai Demokrat DKI Jakarta)
Saya prihatin dengan kaum minoritas yang jadi collateral damage dari ribut-ribut soal radikal-radikul ini. Di satu sisi, mereka ditakut-takuti terus akan adanya ancaman intoleransi. Di sisi lain, mereka juga tahu pada saatnya, ultra nasionalis ini bisa melahap mereka.
Kalau saja mereka ingat sejarah, mereka tentu akan satu frequency dengan Demokrat. Karena SBY selalu meletakkan masalah intoleransi ini pada porsinya. SBY membentuk Densus. Namun tidak menjadikannya sebagai alat mendiskreditkan orang Islam. Fair aja.
AHY ya tentu satu garis dengan ayahnya. Ditempa sebagai prajurit TNI tentu saja beliau memiliki jiwa nasionalis. Namun berada di tengah masyarakat yang agamis, tentu beliau memiliki nilai moral religius. Thus, Nasionalis Religius.
Bagi yang paham ilmu politik, saya bisa mengerti kalau platform Nasionalis Religius itu membingungkan. Karena normalnya Nasionalis dan Religius itu berada dalam dua kutub yang berlawanan dari suatu aksis ideologis. Namun yang paham akan Partai Demokrat tentu tidak mengalami kebingungan itu.
Peletakan ke dua ujung aksis itu dalam platform partai justru merupakan pernyataan inklusif. Suatu janji bahwa Partai Demokrat akan merepresentasikan aspirasi semua masyarakat dari ujung ke ujung spektrum. Dari ujung nasionalis ke ujung religius. Partai Demokrat tentu saja adalah Partai Tengah.
Dalam keadaan normal, tentu saja posisi partai ini menguntungkan. Karena distribusi normal itu mengikuti pola seperti lonceng. Gembung di tengah. Pada gembung itulah letak mayoritas masyarakat berada. Namun dalam dekade ini tercipta polarisasi yang menghasilkan 2 kutub. Tengahnya berkurang. Amsyong.
Perbedaan pilihan politik di 2014 telah bertransformasi menjadi polarisasi anak bangsa dalam dua kubu. Yang satu merasa paling Bhineka dan paling Pancasila. Yang satu adalah kubu yang bangkit ke-Islamannya karena merasa agamanya dinista. Pilkada DKI 2017.
Kekalahan pada pilkada DKI membuat kubu NKRI harga mati ini semakin gencar menakuti kaum minoritas dan moderat. Berhasil. Bahkan dalam Pileg 2019, ada partai yang masuk ke DPRD DKI dengan 8 kursi hanya bermodalkan retorika intoleransi/radikal-radikul. Matik!
Polarisasi terjadi karena orang diajak berfikir bahwa hanya ada 1 aksis. Padahal spektrum politik itu bukan hanya 1 aksis. Masih ada aksis sosialis <–> liberalis. Ada juga aksis facist vs anarchist, dan lain lain. Di mana perbedaan posisi dalam spektrum-spektrim ini ya ngga perlu juga ketarik-tarik dalam dikotomi nasionalist <–> Religius.
Kaum minoritas Cina misalnya. Secara natural mereka adalah kelas pedagang atau kerah putih. Ngga make sense kalau mereka mendekat ke PDIP yang jargon-jargonnya sosialis. Jelas lebih make sense bagi mereka untuk dukung Partai Demokrat yang konsisten sebagai partai tengah. Tapi kenapa ini tidak terjadi pada Pemilu tahun 2019?
Tentu saja karena masifnya framing Bhinneka vs Islam. Mereka merasa HARUS memilih diantara dua itu. Ya bagian besarnya memilih Bhinneka yang direpresentasikan oleh PDIP dan PSI. Padahal tidak ada keharusan itu.
Contoh lain adalah para SJW atau pembela HAM. Mereka ini secara alami juga punya konflik baik dengan ekstrim nasionalis atau ekstrim religius. Karena nasionalism dan religiousm sering mengorbankan hak-hak sipil demi pencapaian tujuannya. Tempat terbaik bagi mereka dalam aksis ini tentu saja di tengah-tengah. Bersama Partai Demokrat.
Kami di Partai Demokrat ingin menyadarkan masyarakat. Memang ada polarisasi dalam aksis Nasionalis <—> Religius, tapi kita tidak harus ikut. Partai Demokrat pernah memberi kompromi terbaik dalam aksis sosialis <—> liberalis. Partai Demokrat memilih jalan tengah. Maju berkeadilan. Memilih jalan ini jauh lebih bermanfaat dari pada ributin radikal-radikul yang tak berketentuan itu. Setuju?
(*)
