Hal itu ia ungkapkan sebagai bentuk kritik terhadap Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang masih terus dipaksakan oleh Jokowi.
“Pembiayaan (IKN) bagaimana? ini tidak jelas, jadi tidak ada perencanaan terintegrasi antara perencanaan proyek dengan keuangan, tidak ada. Ini ciri khas Pak Jokowi yang menghasilkan proyek-proyek bermasalah bahkan mangkrak,” ujar Faisal dikuti melalui YouTube Refly Harun pada Kamis 31 Maret 2022.
Faisal mencontohkan kereta cepat dan jalan tol trans Sumatera.
Menurutnya, mimpi Jokowi itu terlalu tinggi namun pada ujungnya akan mangkrak.
“Belum lagi proyek-proyek lain yang kita sudah ketahuilah, namanya LRT, pembiayaannya juga tidak jelas, Kertajati dan banyak lagi,” sambungnya.
Selain dari faktor pembiayaan yang tidak jelas, Faisal Basri juga menyoroti soal kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang sangat terpuruk belakangan ini.
Pembangunan yang digalakkan Jokowi bukannya akselerasi, malah melambat.
Misalnya, semakin turunnya pendapatan nasional per kapita sehingga membuat Indonesia turun kelas dari negara berpendapatan menengah-atas, menjadi negara berpendapatan menengah-bawah.
Demikian juga semakin ekstrimnya jurang kemiskinan masyarakat yang jelas membutuhkan kebijakan pemerintah agar segera ditanggalungi.
Namun bukannya mengupayakan hal tersebut, pemerintah seakan membiarkan memperbesar jumlah pekerja informal dibanding pekerja formal.
Lantas, kata Faisal, di tengah kondisi itu pemerintah memaksakan untuk membangun Ibu Kota Baru meski masyarakat dalam kondisi terjepit.
Apalagi, kemampuan pendapatan negara dari pajak terus menurun bahkan mencapai titik terendah sepanjang sejarah.
“Jadi pemerintah ini cekak, sementara belanjanya terus meningkat. Kalau pemerintah udah menunjukkan kerja keras, pendapatannya naik, sedikit bisa kontribusi untuk membangun ibu kota baru, masih bisa dipahami, Nah ini, masih jeblok begini,” kata Faisal menjelaskan.
Adapun yang terparah adalah utang negara yang menggelembung. Bahkan, kata Faisal, sudah dikategorikan ‘lampu kuning.’
“Tercermin dari defisi primary balance yang membengkan dan pembayaran bunga utang yang telah menyedot sekitar seperlima pengeluaran dari pemerintah pusat. Ini baru bayar bunganya udah tinggi,“ jelasnya.
Karena itu, menurut Faisal, seharusnya tantangan-tantangan tersebut menjadi momentum agar fokus kebijakan pemerintah pada penyelesaiaannya.
Ia kemudian bertanya, apakah pantas pemerintah terus memaksakan membangun IKN di tengah krisis masyarkat? [terkini]
