Ternyata dari seluruh provinsi di Indonesia, Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan jadi provinsi yang paling berkomitmen untuk belanja produk dalam negeri.
Pemerintah DKI Jakarta membelanjakan produk dalam negeri hingga Rp 5,182 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APDB) tahun 2022.
Kebijakan ini berdasarkan arahan pemerintah pusat melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, angka ini merupakan komitmen tertinggi untuk kategori Pemprov di seluruh Indonesia.
Realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM pada tahun 2022 akan terus digencarkan hingga mencapai Rp 11,3 triliun.
“Nilai ini melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 10,1 triliun,” ujar Ratu, Sabtu (26/3/2022).
Ratu mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah membentuk Tim P3DN yang akan mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri di lingkup kerja daerah.
Sebagai bentuk komitmen memberdayakan UMKM sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov DKI sejak tahun 2020 telah mewajibkan belanja makan minum (mamin) rapat seluruh perangkat daerah dan BUMD melalui UMKM Jakpreneur yang terdaftar di platform e-Order.
“Kewajiban ini diikat dalam bentuk perjanjian kinerja para Kepala Perangkat Daerah dan KPI Dirut BUMD. Saat ini sudah terdaftar 2.105 UMKM di e-Order dan 7.102 produk,” kata Ratu.
Menurut Ratu, upaya peningkatan produk dalam negeri tidak hanya berfokus pada belanja pemerintah, melainkan juga melalui pemberdayaan pelaku usaha dan pemasaran produk dalam negeri.
Harapannya, budaya penggunaan produk dalam negeri khususnya produk UMKM dapat diterapkan oleh seluruh warga Jakarta.
Hal itu dikatakan Ratu dalam pelaksanaan Business Matching Pengadaan Produk dalam Negeri dan UMKM yang diselenggarakan pada 22 - 24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali.
Kegiatan ini menghadirkan perwakilan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, pelaku industri, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Business Matching ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan porsi UMKM serta Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelasnya.
(Sumber: Wartakota)
