Kata dia, pembangunan IKN seharusnya sesuai skema awal yakni dianggarkan dari kas negara maupun investasi pihak swasta.
"Crowd funding bagi IKN adalah ide aneh, karena jika pun untuk kepentingan infrastruktur selain lewat APBN bisa pula lewat swasta," tegas Anwar Hafid dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Rabu (23/03/2022).
Ia juga menekankan, lebih dari dua tahun terakhir masyarakat sudah sangat terpukul akibat pandemi Covid-19.
Pemerintah juga menurutnya, diyakini telah memahami dengan kondisi masyarakat tersebut. Terlebih belakangan masyarakat juga makin kesulitan akibat kenaikan sejumlah komoditas pangan.
Maka, dengan mengharapkan adanya urunan dari masyarakat ini selain aneh, juga akan mempersulit kondisi warga yang sedang terjepit.
"Masyarakat dan daya beli publik belum selesai terpukul karena pandemi, maka mengharapkan dana publik untuk pembangunan IKN sangat-sangat aneh," tegas Anggota Fraksi Demokrat itu.
Legislator dari Dapil Sulawesi Tengah itu mengingatkan agar pemerintah konsisten dengan skema pembiayaan untuk pembangunan IKN.
Di mana disampaikan pada gambaran umumnya bahwa IKN dibangun dari kas negara maupun investasi sektor non pemerintah.
"Karena itu, mending pemerintah fokus mendorong skema investasi dan swasta atau APBN," kata Anwar Hafid yang juga mantan Bupati Morowali dua periode tersebut.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono dalam wawancara dengan Tempo, Senin 21 Maret 2022, mengatakan pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat melalui crowd funding atau urun dana.
Keikutsertaan masyarakat dianggap membuat tata-kelola pembangunan ibu kota supaya baik.
"Nanti kan bisa juga dari masyarakat pakai crowd funding. Segala model creative funding akan kami eksplor," kata Bambang.[populis]
