"Dampaknya akan komplek jika wacana perpanjangan jabatan presiden itu terealisasi," kata Hary Tanoe saat menghadiri musyawarah kerja wilayah (muskerwil) Perindo DIY di Yogyakarta Sabtu 26 Maret 2022.
Dia mengaku khawatir jika perpanjangan masa jabatan presiden itu terwujud, maka akan diikuti kecemburuan pejabat politik atau pemerintahan lain di bawahnya.
"Nanti bagaimana kalau gubernur, bupati, walikota, anggota DPR ikut minta diperpanjang periodenya, terus kapan (kader) Perindo bisa duduk di parlemen?" kata dia.
Pemimpin grup MNC itu pun menegaskan Perindo akan taat amanat konstitusi bahwa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya dua periode. Karena itu, dia menolak wacana Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden.
“Untuk saat ini kami menilai belum saatnya mengubah konstitusi karena dua periode jabatan presiden dan wakil presiden sudah cukup baik,” kata dia.
Untuk Pemilu 2024, dia menyatakan Perindo telah mempersiapkan dua hal, yaitu untuk mengangkat suara partai serta mengusung tokoh potensial untuk menjadi calon legislatif.
Dia juga menyatakan Perindo tak akan segan mendukung logistik para calon potensial yang akan berlaga menuju Senayan atau menjadi anggota DPR RI pada 2024. Syaratnya, calon tersebut memiliki pemilih potensial untuk duduk di Senayan.
"Tak bisa dipungkiri, seorang caleg saat bertarung di tingkat parlemen nasional butuh ongkos politik," kata dia.
Hary Tanoe juga menegaskan tak akan terjun dalam bursa pencalonan presiden pada 2024 nanti. Dia menyatakan Perindo akan mendukung calon lain yang memiliki visi yang sama dengan partainya.
"Yang jelas untuk pencapresan nanti bukan nama (Hary Tanoe) itu, Perindo akan mendukung tokoh lain yang dinilai cocok dan sevisi namun sampai saat ini belum ditentukan," kata dia.
Wacana penundaan pemilu 2024 memang sempat bergaung di kalangan elit politik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengklaim wacana itu didukung oleh masyarakat. Muhaimin mengklaim mengantongi big data yang menyebutkan sekitar 100 juta warga net Indonesia menginginkan penundaan pemilu.
Klaim serupa belakangan digaungkan lagi oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Meskipun demikian, baik Muhaimin maupun Luhut tak mau membuka data tersebut lebih lanjut setelah mendapatkan banyak kritikan. Presiden Jokowi masih belum menolak secara tegas wacana tersebut.
(Sumber: TEMPO)
