Yusril mengatakan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tidak bisa dilakukan sembarangan. Ketiadaan landasan hukum akan membuat kebijakan itu krisis legitimasi.
"Keadaan seperti ini harus dicermati betul karena ini potensial menimbulkan konflik politik yang bisa meluas ke mana-mana," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (5/2/2022).
Yusril menyampaikan siapa pun boleh mengutarakan gagasan apa pun dalam negara demokrasi. Namun, menurutnya, gagasan penundaan pemilu berbenturan dengan undang-undang dan konstitusi.
Pakar hukum tata negara itu mengingatkan konstitusi UUD 1945 mengamanatkan pemilu digelar 5 tahun sekali. Dia menyampaikan Indonesia sebagai negara hukum harus mematuhi aturan dalam undang-undang dan konstitusi.
"Kalau Pemilu ditunda, maka lembaga apa yang berwenang menundanya? Konsekuensi dari penundaan itu adalah masa jabatan presiden, wapres, kabinet, DPR, DPD, dan MPR akan habis dengan sendirinya," ujar mantan Menteri Sekretaris Negara itu.
Yusril bertanya kepada Cak Imin soal lembaga yang berwenang memperpanjang masa jabatan presiden. Dia juga mempertanyakan landasan hukum yang akan digunakan untuk keputusan itu.
"Pertanyaan-pertanyaan ini belum dijawab dan dijelaskan oleh Cak Imin maupun Pak Bahlil," tuturnya.
Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi Covid-19. Ia berkata akan membawa usul itu ke Presiden Joko Widodo.
"Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," ujar Cak Imin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/2).
Usul serupa pernah diutarakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dia bilang dunia usaha menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atas nama pemulihan pascapandemi.
"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," tutur Bahlil di acara peluncuran survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).
(CNN)
