[PORTAL-ISLAM.ID] Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu menanggapi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi tunduk kepada konstitusi mengenai penundaan Pemilu 2024.
Said Didu memaknai ucapan Ngabalin sebagai kode keras bahwa Presiden Jokowi bukan tunduk kepada konstitusi mengenai Pemilu tersebut.
“Nih kodenya sudah jelas. Bukan tunduk pada konstitusi,” kata Said Didu melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 26 Februari 2022.
Dilansir dari berita Kumparan yang ditanggapi Said Didu, Ngabalin menanggapi soal wacana penundaan Pemilu 2024.
“Kalau Presiden itu kan pelaksana tugas dari suatu keputusan politik, regulasi yang ada, apa yang diperintahkan UU, apa yang menjadi keputusan politik orang bernegara pasti Presiden akan tunduk dan taat,” kata Ngabalin pada Jumat.
Sebagaimana diketahui, beberapa partai politik seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengeluarkan wacana di publik soal Penundaan Pemilu.
Ngabalin pun menyebut bahwa DPR dan pimpinan partai politik adalah para negarawan. Mereka, katanya, punya cara pandang melihat segala permasalahan bangsa dan negara.
Bagi Ngabalin, jika kemudian DPR atau parpol berpikir untuk menunda pemilu, maka itu adalah cara berpikir politik orang bernegara.
“Bagi Jokowi dan pemerintah itu kalau dalam Qur’an itu sami’na wa ato’na (dengar dan taat) terhadap keputusan-keputusan politik, keputusan-keputusan sipil, keputusan-keputusan yang diambil oleh para negarawan,” ujar Ngabalin.
“Kita ikut saja apa yang mereka pikirkan sepanjang mendatangkan kemaslahatan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia yang lebih baik. Maju, jangan pernah khawatir untuk melakukan suatu perubahan spektakuler, perubahan extraordinary, out of the box, untuk kepentingan Indonesia. Jangan pernah takut untuk sebuah perubahan,” sambungnya.
Namun, Ngabalin menepis bahwa diskursus penundaan Pemilu juga menjadi pembahasan di Istana maupun KSP.
Menurutnya, saat ini Istana fokus pada penanggulangan pandemi, IKN dan G-20.
“Tidak, kami konsentrasi pada IKN pada G-20 pada MotoGP, pada pembangunan infrastruktur penanganan pandemi dengan varian barunya. Di Bina Graha dan Kantor Staf Presiden, Jenderal Moeldoko memberikan pengarahan jelas konkret terhadap tugas-tugas kami di Bina Graha,” tandas Ngabalin. [terkini]