Muncul Petisi Tolak IKN! Ada Faisal Basri Hingga eks Pimpinan KPK

[PORTAL-ISLAM.ID] Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) semakin mendapatkan tentangan dari sejumlah pihak. Kini, muncul sebuah petisi yang secara terang-terangan menolak pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Petisi tersebut diprakasai oleh Narasi Institute dengan judul "Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara", seperti dikutip melalui laman change.org.

Link: https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia-pak-presiden-2022-2024-bukan-waktunya-memindahkan-ibukota-negara

Ada 45 orang para tokoh yang menjadi inisiator petisi yang sudah ditandatangani 2.800 lebih orang itu. Beberapa di antara mereka bahkan sudah tak asing lagi di telinga masyarakat,

Sebut saja seperti Busyo Muqoddas, eks wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga ekonom senior Faisal Basri. Juga ada Din Syamsuddin, Muhammad Said Didu, Anhony Budiawan, hingga Fadhil Hasan.

"Kami para inisiator mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung ajakan agar Presiden menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan," tulis petisi tersebut.

Para inisiator menganggap bahwa rencana pemindahan ibu kota di tengah situasi pandemi tidak tepat. Apalagi, menurut mereka, kondisi ekonomi masyarakat dalam keadaan sulit, sehingga tak ada urgensi memindahkan ibu kota negara.

Berikut ISI LENGKAP PETISI:

Kami, para inisiator mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung ajakan agar Presiden menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan Ibu kota Negara di Kalimantan.

Memindahkan Ibu kota Negara (IKN) di tengah situasi pandemi Covid-19 tidak tepat.

Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Terlebih, saat ini pemerintah harus fokus menangani varian baru omicron yang membutuhkan dana besar dari APBN dan PEN.

Pembangunan Ibu Kota Negara di saat seperti ini hendaknya dipertimbangkan dengan baik, saat ini Indonesia memiliki utang luar negeri yang besar, defisit APBN besar diatas 3% dan pendapatan negara yang turun.

Adalah sangat bijak bila Presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut. Sementara infrastruktur dasar lainnya di beberapa daerah masih buruk, sekolah rusak terlantar dan beberapa jembatan desa terabaikan tidak terpelihara.

Proyek pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru tidak akan memberi manfaat bagi rakyat secara keseluruhan dan hanya menguntungkan segelintir orang saja.

Karena itu, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan bentuk kebijakan yang tidak berpihak secara publik secara luas melainkan hanya kepada penyelenggara proyek pembangunan tersebut.

Penyusunan naskah akademik tentang pembangunan Ibu Kota Negara Baru tidak disusun secara komprehensif dan partisipatif terutama dampak lingkungan dan daya dukung pembiayaan serta keadaan geologi dan situasi geostrategis di tengah pandemi.

Lokasi yang dipilih berpotensi menghapus pertanggungjawaban kerusakan yang disebabkan para pengelola tambang batubara. Tercatat ada sebanyak 73.584 hektare konsesi tambang batu bara di wilayah IKN yang harus dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan besar publik adalah benarkah kepentingan pemindahan ibukota baru adalah untuk kepentingan publik.

Kami memandang saat ini bukanlah waktu yang tepat memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur.

Kami mengajak segenap anak bangsa yang peduli akan masa depan Bangsa dan Kedaulatan Bangsa untuk menandatangani di change.org

Terimakasih

Organized by Narasi Institute

Achmad Nur Hidayat (CEO dan Co-Founder Narasi Institute)

(Kontak Personal : +62 811-975-643)

INISIATOR

1. Prof. Dr. Sri Edi Swasono

2. Prof. Dr. Azyumardi Azra

3. Prof. Dr. Din Syamsuddin

4. Dr. Anwar Hafid