[PORTAL-ISLAM.ID] Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mendapatkan pertanyaan langsung dari Komisi V DPR RI soal anggaran ibu kota negara (IKN) baru. Anggota komisi mempertanyakan anggaran untuk ibu kota baru.
Awalnya, Novita Wijayanti, anggota Komisi V DPR RI mempertanyakan soal program kerja Ditjen Cipta pada 2022 yang tidak mencantumkan satupun program untuk pembangunan di ibu kota baru.
Dia heran Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah buru-buru mau meresmikan ibu kota baru namun sampai saat ini belum ada rencana pembangunan yang mau dilakukan.
"Kepada bu Dirjen saya mau tanya tentang IKN, di 2022 memang nggak ada sama sekali program ini masuk ke IKN? Pak Presidennya kan 2024 kelihatannya sudah pengin banget meresmikan," ungkap Novita dalam rapat kerja yang dilakukan dengan Eselon I Kementerian PUPR, Rabu (16/2/2022).
Novita pun mempertanyakan apakah belum ada anggaran yang disiapkan tahun ini untuk ibu kota baru.
"Apakah ini tidak ada ini anggaran masuk ke IKN?" tanya Novita.
Diana pun menjawab sampai saat ini Kementerian PUPR belum sama sekali mengalokasikan anggaran khusus untuk IKN pada tahun ini.
"Kemudian untuk masalah IKN, memang sampai saat ini Kementerian PUPR belum ada alokasi khusus untuk IKN di tahun 2022 ini," jawab Diana.
Dia menjelaskan memang UU IKN sudah diresmikan, hanya saja sampai saat ini belum ada arahan untuk melakukan revisi anggaran, khususnya untuk menambah anggaran dalam rangka pembangunan IKN.
"RUU sudah jadi UU, namun demikian kita belum ada arahan revisi ataupun penambahan untuk anggaran IKN hingga saat ini," ujar Diana.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja juga pernah menyatakan belum ada biaya pembangunan yang dianggarkan tahun ini di IKN baru.
Endra menjelaskan sejauh ini pihaknya hanya baru membuat perencanaan pembangunan fasilitas dasar di ibu kota baru. Pembangunan fisik, apalagi yang bakal dilakukan tahun ini, belum sama sekali dialokasikan dalam APBN.
"Yang jelas di APBN 2022 belum ada anggaran untuk IKN. Jadi memang belum ada program, yang kita lakukan adalah perencanaan. Perencanaan sudah, pembangunan fisik belum dialokasikan," ungkap Endra dalam konferensi pers di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (24/1/2022). [detik]