Pemerintah dinilai justru menjadi sarang pelaku-pelaku kejahatan yang banyak merugikan bangsa dan negara.
Ini disampaikan Abbas sebagai reaksi atas Pernyataan dari Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris yang mengatakan bahwa pihaknya tidak bermaksud menuding sejumlah lembaga yang anggotanya ditangkap Densus 88/Antiteror sebagai organisasi teroris.
"Di dalam pemerintah banyak pelaku yang merusak bangsa dan negara. Berarti pemerintah juga disusupi oleh oknum-oknum yang tidak baik dan tidak benar.
Jadi pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah," kata Abbas saat dihubungi via sambungan telepon, Minggu sore 20 Februari 2022.
Seperti diketahui pada November tahun lalu, Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga orang tersangka kasus terorisme di wilayah Bekasi, Jawa Barat.
Mereka adalah Farid Okbah, Anung Al Hamat, dan Ahmad Zain An-Najah yang merupakan anggota Komisi Fatwa MUI.
Anggota aktif MUI yang ikut tertangkap ini dinilai menunjukkan bahwa pergerakan kader Jamaah Islamiyah (JI) telah masuk ke berbagai lini di tengah masyarakat.
Kelompok ini dianggap telah berhasil menjalankan strategi ‘tamkin’ atau penguasaan wilayah.
Abbas mengakui bahwa terorisme merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi bangsa ini, tetapi ada skala ancaman lain untuk bangsa yang jauh lebih besar.
Ia juga mempertanyakan kenapa pemerintah hanya sibuk mengurus terorisme, sedangkan ada masalah lainnya yang seharusnya menjadi prioritas.
"Seharusnya yang didahulukan di Papua. Luhut bilang kelompok kekerasan bersenjata di sana itu teroris karena menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Jangankan masyarakat biasa, polisi dan tentara saja takut. Jadi kenapa yang besar tidak diurus kenapa yang belum besar didahulukan," katanya.
Persoalan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, dinilai tidak hanya sebatas ledakan bom semata.
Untuk bisa memerangi masalah ini pemerintah diminta untuk menelusuri dengan saksama akar permasalahannya.
Abbas menyarankan BNPT selama ini hanya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama untuk memerangi terorisme.
Hal itu menurutnya keliru karena seharusnya mereka bisa berkoordinasi dengan masyarakat dan tokoh agama dengan tujuan mempermudah dan bisa memangkas anggaran.
"Untuk bersama-sama menghadapi masalah bangsa ini. Anggaran BNPT diminta naik dua kali lipat. Kalau cara yang saya sampaikan melibatkan semua pihak, anggaran Densus bisa diturunkan bahkan 50 persen karena masyarakat secara sukarela membantu jadi cost nya rendah," ujar Anwar Abbas. [Democrazy/voi]
