Namun, ratusan warga kampung miliarder itu mengaku menyesal menjual tanahnya ke BUMN migas itu. Mereka bahkan berunjuk rasa di kantor PT Pertamina Grass Root Revenery (GRR) Tuban, Senin (24/1/2022).
Mengutip dari Kompas.com, Selasa (25/1/2022), seorang warga bernama Musanam (60) menuntut Pertamina menepati janji untuk memberinya pekerjaan. Lantaran setelah tak punya lahan bertani, ia harus menjual ternak sapinya untuk bertahan hidup.
"Dulu punya enam ekor sapi mas, sudah tak jual tiga untuk hidup sehari-hari dan kini tersisa tiga ekor saja," kata Musanam.
Warga lain yang ikut berunjuk rasa adalah Mugi (59). Ia kini tak punya pekerjaan setelah lahan pertaniannya seluas 2,4 hektare dijual ke PT Pertamina. Uang sebesar Rp2,5 miliar yang didapat dari hasil jual tanah, sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian ditabung.
"Ya nyesel, dulu lahan saya ditanami jagung dan cabai setiap kali panen bisa menghasilkan Rp40 juta, tapi sejak tak jual saya tidak ada penghasilan," ujar Mugi.
Mugi mengaku, sebenarnya ia tidak ingin menjual lahannya kepada Pertamina. Namun ia terus dibujuk agar mau menjual, bahkan saat sedang bekerja di kebunnya.
"Setiap saya di kebun, saya didatangi dan dirayu-rayu mas, mau diberikan pekerjaan anak-anak saya pokoknya dijanjikan enak-enak, tapi sekarang mana enggak ada," ucapnya.
Mugi, Musanam, dan ratusan pengunjuk rasa lainnya meminta Pertamina memprioritaskan warga lokal sebagai pekerja. Seperti yang dulu dijanjikan perusahaan.
Menurut koordinator warga, Suwarno, Pertamina kini mensyaratkan pekerja dari warga lokal harus di bawah usia 50 tahun. Padahal dulu tidak dijelaskan ada syarat seperti itu.
Suwarno mengatakan Pertamina justru mengambil tenaga kerja dari luar Ring 1 Kilang Tuban, dengan usia diatas persyaratan tersebut.
"Ada pembatasan persyaratan usia yang dilakukan pihak perusahaan di atas 50 tahun tidak diperbolehkan," tutur Suwarno,
"Ini gimana pekerja kasar aja tidak diperbolehkan, Tapi, kenyataannya ada pekerja dari luar ring 1 yang usianya di atas batas umur yang ada," kata dia.
Ratusan warga yang berunjuk rasa itu ditemui oleh perwakilan PT Pertamina GRR bernama Solikhin. Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan warga ke manajemen pusat.
"Ya, nanti pihak coorporate yang akan menjawab semuanya melalui lembaran press release," katanya.
Sebagai informasi, warga desa di wilayah Kecamatan Jenu ini mendapat uang ganti rugi lahan melalui proses penetapan Konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Tuban. Proses itu selesai pada 10 Desember 2020 lalu.
Banyaknya ganti rugi yang diterima warga lantaran nilai proyek kilang Tuban juga fantastis. Yaitu sebesar Rp 211,9 triliun dan membutuhkan pembebasan lahan seluas 811,9 hektar.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kilang Tuban membutuhkan 20.000 tenaga kerja pada saat konstruksi dan 2.500 pekerja saat sudah beroperasi. Targetnya, Kilang Tuban akan beroperasi pada 2026.
Proyek kilang Tuban merupakan bagian dari program mega proyek kilang Pertamina yang terdiri dari Refinery Development Master Plan (RDMP) dan kilang baru (Grass Root Refinery/ GRR).
Dalam proyek ini, Pertamina bekerja sama dengan perusahaan migas asal Rusia, Rosneft. Pada 2017, kedua perusahaan itu membentuk PT Pertamina Rosneft dengan komposisi saham 55% Pertamina dan 45% Rosneft.
Namun pembangunan kompleks kilang raksasa ini menemui banyak kendala. Seperti pembebasan lahan, perizinan hingga penyelesaian kontrak. Proyek ini juga sempat termasuk dalam daftar Rp 708 triliun investasi yang mangkrak.
Padahal, Kilang Tuban masuk dalam proyek infrastruktur prioritas sejak masa kabinet pertama Presiden Joko Widodo. Hingga pada awal 2020, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, ikut menangani pembebasan lahan bersama Pemprov Jawa Timur, Pemkab Tuban serta Pertamina.
Kilang Tuban nantinya akan menjadi salah satu kilang tercanggih di dunia yang memiliki kapasitas pengolahan sebesar 300 ribu barel per hari, yang akan menghasilkan 30 juta liter BBM per hari untuk jenis gasoline dan diesel.[KompasTV]
