Di Depan China, Jokowi Pamer Kereta Cepat Tak Pakai APBN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan investor China menegaskan, dana yang digunakan untuk membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak menggunakan dana APBN. China memang dipilih Jokowi untuk menggarap proyek tersebut.
Jokowi mengatakan, sebanyak 60% pembiayaan ini hasil pinjaman lunak ke China Development Bank, dan sisanya dari Indonesia sendiri.
"Dari awal, pembangunan kereta cepat yang menghubungkan antara Jakarta-Bandung tidak mau menggunakan dana APBN, kenapa? Karena APBN akan kita titik beratkan untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa, anggarannya untuk ke sana," kata Jokowi saat peletakan batu pertama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Cikalong Wetan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016).
Proyek infrastruktur yang dimaksud Jokowi di luar Jawa, yaitu jalan tol di Sumatera, baik kereta api antara Makassar-Manado dan tahun ini akan ada jaringan kereta api di Papua.
Lebih lanjut, pria asal Solo ini mengatakan, ke depannya, jika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini terealisasi dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan kota atau provinsi lain juga akan dibangun kereta cepat.
"Kalau ini sudah jadi, saya yakin di luar Jawa juga akan minta. Maka kita tegaskan untuk tidak memakai APBN, supaya kota-kota di luar Jawa itu tidak lagi berseru 'kok anggarannya dipakai untuk Jawa lagi? Sumatera kapan? Sulawesi kapan? Papua kapan?' tidak akan ada lagi yang begitu," tutur Jokowi.
Menurutnya, dengan model yang mandiri dan kerja sama antara BUMN Indonesia dan China, Jokowi optimistis pemerintah bisa lebih fokus untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia.
"Kerja sama bilateral antara dua BUMN Indonesia dan Tiongkok yang tidak gunakan dana APBN ini, akan membuat kita lebih bisa konsentrasi dalam membangun infrastruktur di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," tandas Jokowi.
Omongane kayak telek...
Jokowi Izinkan Dana Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari APBN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Pembiayaan dari APBN tersebut dilakukan dengan penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium, dan penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium.
Biaya Membengkak
Sebelumnya, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya mengatakan kebutuhan investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun.
— Jho J Ganesha (@JhonJhoni17) January 23, 2022
