Karena tidak ada Pilgub DKI 2022 (dimundurkan 2024), pengganti Anies itu akan diisi penjabat (Pj) yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri kepada Presiden Joko Widodo.
Mengenai hal ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, berharap, Pj yang ditunjuk nanti merupakan sosok yang menguasai permasalahan di Ibu Kota.
"Yang pasti, kalau kita berharap orang yang paham dengan persoalan Jakarta, kenapa? Supaya sisa waktu selama dia jadi penjabat itu dia mampu menyelesaikan sisa-sisa kerjaan Anies yang belum tereksekusi. Harapan kita itu aja," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/1/2022), dilansir CNNIndonesia.
Gembong mengatakan, selepas Anies selesai menjabat, Pj Gubernur memiliki waktu yang cukup panjang. Menurut dia, Pj Gubernur itu nantinya harus memahami masalah prioritas di Jakarta.
"Kalau dia sudah tahu persoalan Jakarta, mana prioritas yang harus dieksekusi, maka tidak perlu belajar dulu, penyesuaian dulu. Harapan kita seperti itu, sehingga begitu dilantik jadi Pj Gubernur DKI, mereka langsung running bekerja," kata dia.
Soal nama, Gembong sempat menyinggung nama Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.
"Kalau secara pribadi, Pak Heru baik, penguasaan persoalan Jakarta saya kira oke. Tapi apakah pilihan jatuh kepada Pak Heru? Kan, kita enggak tahu," jelas Gembong.
Menurutnya, keputusan final berada di tangan Jokowi. Namun, ia berharap sosok yang bakal mengisi Pj Gubernur DKI memiliki kriteria yang ia paparkan sebelumnya.
Pejabat Lama Pemprov DKI era Gubernur Jokowi
Heru Budi Hartono bukan orang baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Heru merupakan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pria kelahiran Medan, 13 Desember 1965 ini, menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI (BPKAD).
Dia memiliki pengalaman di birokrasi selama 24 tahun. Ia mengawali kariernya sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993. Dua tahun berikutnya, Heru menjadi Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara.
Kemudian Heru ditunjuk menjadi Kepala Sub-Bagian Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara pada 1999. Pada 2002, dia dipindahkan menjadi Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara.
Kariernya di Jakarta Utara berlanjut hingga 2008. Dalam periode tersebut, dia menjabat Kepala Bagian Umum sebelum menjadi Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan.
Pada 2013, Heru pindah ke Balai Kota. Dia ditunjuk menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta.
Setahun berikutnya, alumnus Universitas Krisna Dwipayana itu dilantik Gubernur DKI Joko Widodo menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Heru bertugas selama setahun sebelum kembali ke Balai Kota sebagai Kepala BPKAD.
Heru Budi Hartono sempat digandeng Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Saat itu, keduanya berencana maju lewat jalur independen. Namun, dalam perjalanan selanjutnya, Ahok memutuskan maju bersama Djarot Syaiful Hidayat dengan dukungan partai politik.(*)
