"Dari referensi akademiknya, saya membaca seluruh jiwa naskah itu. Di sana tergambar jelas IKN bukan saja proyek yang asing, melainkan menghina akal bangsa Indonesia," ujar JJ Rizal, dikutip dari Wartaekonomi--Jaringan Suara.com, Senin (24/1/2022).
JJ Rizal menjelaskan meski terlihat jelas dari proyek asing, rakyat Indonesia yang harus menanggung biaya IKN.
Oleh karena itu, referensi akademik IKN terbaca sebagai program asing.
"Dan ajaibnya, masyarakat juga yang harus bayar proyek IKN tersebut," tegasnya.
Selain itu, JJ Rizal menilai megaproyek IKN menunjukkan seolah kewarasan bangsa Indonesia.
Dengan demikian, megaproyek IKN serta draft akademiknya perlu ditinjau kembali terkait kepentingan dan arti nama yang dipilih.
"Saya rasa naskah akademik IKN tidak ada satu pun referensinya dari produk akademik Indonesia," tutur dia.
Suara penolakan soal IKN juga sempat disampaikan tokoh senior Prof. Emil Salim.
Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu berpendapat bahwa dengan adanya pemindahan Ibu Kota dapat menghilangkan nilai historis Jakarta sebagai bagian dalam pembentukan negara Republik Indonesia.
"Cost terbesar adalah historical cost, mulai merumuskan undang-undang dasarnya di gedung proklamasi dan sebagainya semua ini hilang habis menjadi gedung komersial. History Jakarta hilang kalau ditukar gulingkan komersial. Bayangkan Departemen Keuangan jadi mall," ujarnya.(*)
