PANDEMI, IBUKOTA BARU dan OLIGARKI
Oleh: Farid Gaban (Wartawan Senior)
Meski pada awalnya dijajakan "tidak pakai uang APBN", separo lebih (53%) biaya pembangunan ibukota baru akan memakai APBN.
Tak cuma itu. Menteri Sri Mulyani bahkan mengisyaratkan sebagian biaya ibukota baru akan memakai dana publik yang dialokasikan untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).
Artinya, pembangunan ibukota baru akan dianggap sebagai bagian dari "pemulihan ekonomi" akibat pandemi.
Kita bisa melihat, alih-alih dijadikan pertimbangan untuk menilik ulang rencana pemindahan ibukota, pandemi corona justru dipakai untuk mendorong realisasinya.
Sri Mulyani cerdik. Dana PEN adalah dana yang tak harus dipertanggungjawabkan secara ketat.
Pada awal pandemi pemerintah mengeluarkan UU Nomor 2/2020 yang intinya memberi pengaman kepada pejabat pemerintah: kebijakan dalam penanganan krisis akibat pandemi tak bisa dipidanakan.
Kecerdikan? Ataukah kelicikan, ketika pemerintah memanfaatkan kesempitan rakyat akibat pandemi untuk merealisasikan agenda para oligark?
*fb
