Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas Bogat Widyatmoko mengatakan, sistem pertahanan dan keamanan IKN akan menggunakan teknologi modern. Yakni surface air missile.
Ia menyebut, teknologi ini mampu melakukan penjajakan terhadap serangan rudal dalam radius di atas 200 kilometer. Konsepnya seperti iron drone milik Israel.
"Jadi, sebelum rudal 200 kilo dari sasaran sudah mampu dijangkau radar," kata Bogat saat Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di UPN Veteran Jakarta, dikutip Sabtu (1/1/2022).
"Dengan kecepatan supersonic, rudal pengamanan ibu kota yang sekarang diinstal di teluk naga mampu menghancurkan rudal tersebut. Konsepnya seperti iron drone di Israel. Hanya saja perbedaannya ada di misilnya."
Menurut dia, sistem pertahanan dan keamanan tersebut perlu ditingkatkan di IKN. Pasalnya, militer China cukup agresif, khususnya di wilayah Natuna.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kemungkinan terjadi perang terbuka sangat kecil sampai tahun 2045. Adapun kemungkinan terjadi justru konflik terbatas.
"Kami menyajikan ancaman pertahanan dan gangguan keamanan. Kemungkinan yang akan terjadi adalah serangan bersifat CBRNE (Chemical, biological, radiological, and nuclear defence)," ungkap Bogat.
"Dalam arsitektur sistem pertahanan dan keamanan, itu terdiri dari empat komponen. Komponen pertama intelligence, kedua pertahanan, ketiga keamanan termasuk keamanan dalam negeri dan masyarakat, dan keempat adalah siber."
Adapun penyusunan masterplan sistem tersebut berdasarkan kaidah cost effectiveness dan quality of spending. Menurut dia, masterplan itu cukup efisien serta bisa mengatasi segala macam gangguan keamanan dan pertahanan IKN.
Lebih lanjut, Bogat menjelaskan, sistem pertahanan dan keamanan di IKN mengadopsi smart defense dan dual strategy. Hal ini untuk menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan berupa wahana udara, wahana laut, wahana darat, dan wahana siber.
Rencana pemindahan ibu kota diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 26 Agustus 2019. Rencananya ibu kota akan dibangun di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, dan mulai digunakan 2024.[CNBC]
