Oleh Karena itu, dalam sebuah tayang YouTubenya Pakar hukum tata negara Refly Harun meluruskan soal PT 20% pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada video itu Refly menjelaskan asal mula PT 20% adalah kerjaan PDIP dan Golkar saat itu.
Gunanya untuk menghadang SBY maju kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden diperiode kedua tahun 2009.
“Sejarah Threshold itu awalnya untuk menghadang namanya SBY, karena kita tahu bahwa SBY pada tahun 2004 hanya memperoleh 7% kursi Demokrat,” ujar Refly Harun.
“Tapi dia (SBY) memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 yang pemilihannya terpisah,” lanjutnya.
Dengan gamblang Refly menyebut bahwa PDIP dan Golkarlah saat itu yang terlibat untuk menaikin PT 20%.
Agar menghadang laju SBY agar tidak mencalonkan diri sebagai presiden dan wapres pada pemilu 2009 untuk periode kedua.
“Maksudnya adalah waktu itu PDIP dan Golkar mau menghadang agar SBY tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden karena mereka yakin mereka akan tetap menjadi partai besar dan Demokrat barangkali bukan partai yang besar,” ungkap Refly Harun.
Namun usaha tersebut gagal karena Demokrat tetap bisa majukan SBY pada tahun 2009 dan memenangkan pemilu.
“Ternyata Demokrat memenangkan Pilpres. Itu sejarahnya kenapa 20%,” ulas Refly Harun.
Sehingga Refly berpandangan dari awal PT 20% memang tidak demokratik, karena digunakan untuk menghadang lawan politik.
“Jadi sejarahnya memang sejarah yang tidak demokratik. Sejarang yang berusaha menghadang lawan-lawan politik dengan cara yang menurut saya tidak jentel” pungkasnya. [indoissue]
Nah ini penjelasan bang @ReflyHZ tentang asal mula PT 20% kerjaan PDIP dan Golkar untuk menghadang presiden @SBYudhoyono maju lagi. Kalau saya yang jelasin banyak yang nga percaya. Kalau prof Refly tokoh netral. Semoga paham ya bong pic.twitter.com/TaechgeeIL
— #RepublikDagelan (@panca66) December 18, 2021
