Menurut pengamat politik Jamiluddin Ritonga, sikap politik Puan tersebut tidak aspiratif.
“Mencerminkan dia tidak sosok yang aspiratif,” kata Jamiluddin saat dihubungi, Sabtu (17/12/2021).
Seharusnya, lanjut Dosen Universitas Esa Unggul itu, politisi PDI-Perjuangan itu mendengar suara masyarakat.
“Masyarakatkan sudah banyak mendesak pemerintah dan DPR revisi Presidential Threshold, harusnya ini didengar,” ungkapnya.
Namun, Puan Maharani meminta masyarakat untuk menghormati keputusan Undang-Undang tersebut.
“Jelas Puan seolah-olah tidak memahami dari mana asalnya serta apa tugas dan fungsi DPR RI. Seharusnya paham, DPR RI bertugas menyerap aspirasi masyarakat,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua pihak menghormati aturan ihwal ambang batas presiden atau presidential threshold.
Ia menegakan PT sudah final dan tidak dapat diubah.
Diketahui kekinian banyak pihak mengusulkan agar PT sebesar 20 persen dapat diturunkan.
Bukan cuma turun, usulan juga datang meminta PT ditiadakan atau dibuat menjadi nol persen.
“Di DPR revisi undang-undang sudah final tidak akan dibahas lagi, itu sesuai dengan kesepakatan yang ada,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2021).
Karena itu Puan berharap semua pihak dapat menghormati aturan tersebut.
“Kita berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak,” kata Puan. [pojok]
