JAKARTA – Program sumur resapan yang dijalankan pemerintah DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir memasuki babak baru. DPRD menilai program ini tidak berdampak signifikan terhadap penanganan banjir di Ibu Kota. Karena itu, DPRD menghapus alokasi anggaran untuk pembangunan drainase vertikal ini. Keputusan tersebut diambil dalam rapat besar Badan Anggaran (Banggar) di Kebon Sirih, Rabu lalu (1/12/2021).
Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan pembuatan sumur resapan pada tahun depan tetap berjalan, meski tidak didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebab, ia menilai, selama dua tahun terakhir, genangan air terbukti cepat surut karena ada drainase vertikal.
Untuk membiayai program ini, kata Riza, pemerintah berencana menggandeng pihak swasta. “Kami akan berkolaborasi dengan pihak non-Pemprov, yakni swasta, masyarakat, dan lembaga pemerintah lain,” katanya, kemarin, seperti dilansir Koran Tempo.
Menurut Riza, pemerintah provinsi hanya memiliki 8,9 persen aset tanah di Ibu Kota. Pemilik lahan terbesar adalah masyarakat, yakni sebesar 53 persen. Sedangkan pihak swasta 35 persen. Karena itu, kolaborasi dengan masyarakat dan pihak swasta dianggap lebih menjanjikan.
Pembiayaan pembangunan drainase vertikal ini tidak murah. Untuk membangun satu sumur dengan kualitas terbaik—menggunakan buis beton berlubang—setidaknya membutuhkan anggaran Rp 13,2 juta per meter persegi. Sedangkan untuk membuat sumur jenis pipa modular, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 7,3 juta per meter persegi.
Berdasarkan catatan, kata Riza, saat ini jumlah sumur resapan yang sudah dibangun dan dioperasikan sebanyak 19.042 titik atau 37.369 meter kubik. Jumlah ini akan terus ditambah hingga akhir tahun menggunakan anggaran yang tersedia. “Target akhir tahun 26.932 titik atau 53.050 meter kubik. Ini yang tipe buis beton berlubang,” kata Riza.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Nova Paloh, sebelumnya mengatakan awalnya anggaran program sumur resapan hanya dipangkas dari Rp 322 miliar menjadi Rp 120 miliar. Namun, dalam rapat besar Badan Anggaran, Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi (PDIP) dengan lantang meminta anggaran itu dicoret. “Akhirnya anggota Banggar setuju semua,” kata anggota Fraksi Partai NasDem tersebut.
Sebelum rapat Badan Anggaran digelar, politikus PDIP Prasetyo Edi secara terang-terangan menyebutkan ragu akan efektivitas sumur resapan dalam mengatasi banjir. Ia juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program ini. Sebab, sumur dibangun di jalan dan trotoar sehingga mengganggu pengguna jalan. (ya namanya pembangunan ya pasti ada gangguan lah bos, nanti kalau sudah jadi manfaatnya baru terasa untuk mengurangi banjir)
Menurut Nova, efektivitas sumur untuk menyerap genangan air memang belum pernah diuji. Ke depan, Komisi D berencana melakukan pengujian menggunakan mobil pemadam kebakaran. “Nanti air diguyur dari mobil ke salah satu sumur,” katanya. “Kita lihat, berapa lama genangan air surut.”
*NAH KAN... DPRD saja ngaku belum pernah menguji efektifitas, gimana ceritanya langsung dibilang tidak efektif dan dicoret?*
Gagasan pembuatan sumur resapan sejatinya sudah muncul pada masa pemerintahan Gubernur Jokowi. Bahkan Jokowi, pada 1 April 2013, menerbitkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan.
Dalam kampanye pilkada Jakarta 2017, Anies Baswedan mengusung program sumur resapan sebagai salah satu program unggulan dalam penanganan banjir di Ibu Kota. Program ini dinilai lebih solutif dibanding sekadar mengalirkan air hujan ke laut. Dengan drainase vertikal, kata dia, air hujan akan lebih cepat diserap tanah sehingga banjir bisa diatasi.
Aktivis Juga Heran dengan DPRD
Pencoretan anggaran Sumur Resapan (SR) oleh DPRD DKI Jakarta juga bikin heran aktivis perkotaan Elisa Sutanudjaja pendiri Rujak Center for Urban Studies.
"Ku ndak paham sungguh (kok anggaran SR dicoret). Terus cara menanggulangi air permukaan gimana? Cara mengurangi beban sungai gimana? Bgmn kalau kita ubah semua jalan jadi got dan sungai saja sekalian @dprddkijakarta?" kata Elisa @elisa_jkt.
Keheranan mbak Elisa ini ditanggapi netizen.
"Jadi gini Mba. Kalau SR (Sumur Resapan) dibuat banyak, banjir Jakarta nanti makin berkurang lagi. Itu bikin pusing ketua DPRD. Karena ntar Anies dianggap berhasil mengurangi banjir Jakarta. Nanti setelah Gubernurnya bukan Anies, baru deh disetujuin. Kayak Formula E," komen @raddoarland.
Jadi gini Mba. Kalau SR dibuat banyak, banjir Jakarta nanti makin berkurang lagi. Itu bikin pusing ketua DPRD. Karena ntar Anies dianggap berhasil mengurangi banjir Jakarta. Nanti setelah Gubernurnya bukan Anies, baru deh disetujuin. Kayak Formula E. 😅
— Raddo Arland (@raddoarland) December 2, 2021
Catatan: jika benar anggaran sumur resapan jadi dihapus dr APBD, kita jadi tahu siapa yg sebetulnya menghambat penanggulangan banjir Jakarta
— tatak ujiyati (@tatakujiyati) December 2, 2021
