“Teguran itu sudah benar. Jangan sampai kepolisian seolah-olah menjadi ‘pembina ormas’. Kepolisian harus netral, semua satwilnya harus tidak memihak,” kata Isnur pada Kompas TV, Jumat (3/12/2021).
Ia pun meminta kepolisian untuk memproses hukum seluruh pelanggaran pidana yang dilakukan oleh ormas pembuat onar tanpa pandang bulu.
“Kalau ada pelanggaran oleh siapapun, oleh ormas manapun, ya diproses pidananya. Jangan ormas A ditindak, ormas B enggak. Kalau tidak tegas, konflik kekerasan terjadi di mana-mana,” ucap Isnur.
Akan tetapi, Isnur juga mengkritik Jokowi yang telah menjadi anggota organisasi Pemuda Pancasila.
“Presiden Jokowi harus introspeksi diri. Dia sendiri yang mencontohkan menjadi anggota ormas tertentu, bahkan menggunakan bajunya,” tegas Isnur.
“Agar dia tidak terlihat berpihak dengan menggunakan atribut ormas. Harusnya memberikan contoh,” katanya.
Seperti diketahui, banyak elite politik yang dekat dengan ormas. Terkait ormas Pemuda Pancasila saja, ada banyak politikus yang menjadi pengurusnya.
Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.
Sementara, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menjadi Anggota Kehormatan ormas Pemuda Pancasila.
Ormas Pemuda Pancasila menjadi sorotan luas setelah anggotanya mengeroyok polisi saat demo di gedung DPR beberapa waktu lalu.
(KompasTV)
