"KPK perlu merespons semua laporan publik, terlebih terkait pejabat publik," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (31/12).
Terlebih, kata Dedi Kurnia, Ahok kerap kali melontarkan pernyataan yang menuai kontroversi di ruang publik hingga timbul kegaduhan.
Misalnya, soal komunikasi antara karyawan dan perusahaan terkait tuntutan karyawan sempat menjadi gaduh karena gaya komunikasi yang dikembangkan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Beruntung sejumlah informasi misleading yang disampaikan Ahok di ruang publik itu diluruskan oleh Komisaris Independen PT Pertamina Iggi Haruman Achsien.
Di sisi lain, peran Ahok juga tidak hadir ketika Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) membatalkan aksi mogok kerja yang sempat digembar-gemborkan belakang ini.
"Perlu adanya penelusuran lebih lanjut, siapa yang sebenarnya dibalik kekisruhan di internal Pertamina," kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Sebab, sambungnya, jika Ahok masih berkoar-koar yang hanya menuai sensasi tapi nirsolusi, itu justru hanya membuat Pertamina terhambat produktivitasnya. Sehingga, perusahaan pelat merah merugi karena terjebak dalam polemik.
"Situasi semacam ini jelas tidak menguntungkan bagi Pertamina, kegaduhan yang terus berlangsung bisa berdampak pada produktivitas dan kepercayaan publik," pungkasnya.[rmol]
