Diketahui, ada sejumlah pihak yang tengah menggugat ambang batas ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu disampaikan Firli pada acara Silatnas dan Bimtek Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Partai Perindo yang digelar di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021).
"Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak, parlemen treshold, president treshold, seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20 persen, bukan 15 persen. 0 persen dan 0 rupiah. Itu pak kalo kita ingin mengentaskan dari korupsi," kata Firli dalam paparannya.
Menurut dia, dengan PT 0 persen dan 0 rupiah, tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi. Sehingga, hal itu berpotensi menyebabkan adanya politik transaksional.
Padahal, di era reformasi yang sudah bertransformasi ini, keterbukaan merupakan ruh daripada demokrasi di Indonesia. Dengan keterbukaan, kata dia, seharusnya tidak ada lagi celah untuk korupsi, tidak ada lagi transaksional di ruang gelap yang kelam dan saat malam gelap gulita.
"Maknanya apa? Maknanya kita setelah tertutup (zaman Orba -red) seharusnya semuanya (sekarang) transparan, semuanya akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada lagi perlu adanya politik yang mahal, tidak perlu," ujarnya.
Rocky Gerung Dukung Firli
Menanggapi hal ini, Pengamat politik Rocky Gerung pun mengaku sependapat dengan pernyataan Firli Bahuri.
"Terpaksa saya juga mesti ikut bersepakat dan menyebarkan 'petir' ini," kata Rocky Gerung, dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 11 Desember 2021.
Rocky Gerung menduga, mantan Kapolda Sumatera Selatan itu sudah terbangun dari tidurnya selama dua tahun ini dan menyadari bahwa sumber korupsi berasal dari surplus politik.
"Selama dua tahun ini, Pak Firli terbangun dari tidurnya setelah tahu bahwa sumber dari korupsi itu adalah surplus politik. Surplus politik berasal dari kompetisi yang tidak terbuka karena dihegemoni oleh partai-partai besar," ujarnya.
Menurutnya, Firli Bahuri membaca tuntutan publik dan akhirnya ikut karena dua kemungkinan. Yaitu adanya pembusukan politik di Istana atau upaya secara moral untuk ikut membersihkan bangsa.
"Saya kira Pak Firli, dia membaca denyut nadi bangsa ini yang dalam dua minggu ini kan kita kampanye nol persen," tutur Rocky.
"Jadi, saya kira Pak Firli membaca headline itu dan terpaksa harus ikut. Keterpaksaan itu bisa dua, karena memang Pak Firli melihat ada pembusukan politik di Istana atau memang Pak Firli berupaya ikut secara moral membersihkan bangsa ini," lanjutnya.
Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu pun mendorong agar Firli bertemu dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan membuat konferensi pers agar KPK bisa menjadi penopang gerakan Presidential Threshold nol persen.
Seperti diketahui, DPD RI juga turut mendorong penghapusan Presidential Threshold.
Selengkapnya simak video Rocky Gerung:
