Sebagaimana diketahui, isu Firli Bahuri gabung oposisi muncul usai dia menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) yang tengah ramai menjadi perbincangan.
Terlebih ada sejumlah pihak yang tengah menggugat ambang batas ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
“Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak, parliamentary threshold, president threshold. Seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20%, bukan 15%. Tapi 0% dan 0 rupiah. Itu pak kalau kita ingin mengentaskan korupsi,” kata Firli.
Menurut Firli, dengan PT 0% dan 0 rupiah, tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi. Sebab, biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional. Padahal, di era reformasi yang sudah bertransformasi ini, keterbukaan merupakan ruh daripada demokrasi di Indonesia.
Dengan keterbukaan, kata Firli, seharusnya tidak ada lagi celah untuk korupsi ataupun transaksional di ruang gelap yang kelam dan saat malam gelap gulita.
“Maknanya apa? Maknanya kita setelah tertutup seharusnya semuanya transparan, semuanya akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak perlu adanya politik yang mahal, tidak perlu,” ujarnya.
Ketua KPK gabung oposisi Jokowi?
Menanggapi hal tersebut Pengamat Politik, Rocky Gerung menilai bahwa fenomena Ketua KPK gabung ke oposisi bagai petir di siang bolong lantaran tidak banyak yang mengira.
“Ini seperti petir di siang bolong pernyataan Pak Firli. Karena tidak mungkin orang menganggap Firli bisa mengucapkan hal tersebut,” kata Rocky Gerung, dalam saluran YouTube miliknya, dikutip Hops.id pada Sabtu, 11 Desember 2021.
Menurut Rocky Gerung, kini Firli sudah kembali ke jalan yang benar, yakni dengan bergabung ke kelompok oposisi.
“Jadi sekali lagi, terpaksa saya juga ikut bersepakat dan bahkan menyebar luaskan petir ini. Firli telah kembali ke jalan yang benar, yakni bergabung ke oposisi,” ujarnya.
Lebih lanjut Rocky juga mengatakan, belakangan ini Firli Bahuri kerap disudutkan oleh sejumlah pihak terkait adanya perubahan Undang-Undang KPK yang berpotensi melemahkan lembaga anti korupsi tersebut.
“Ini penting sekali lagi, jadi bertahun-tahun pak Firli dibully dalam upaya untuk mengingatkan bahwa potensi korupsi itu sekarang justru dibuka oleh perubahan Undang-Undang KPK, bahwa Jokowi seakan memberi peluang kelemahan KPK,” ungkapnya.
“Mungkin selama 2 tahun ini, Pak Firli terbangun dari tidurnya setelah tahu bahwa sumber dari korupsi itu adalah surplus politik yang berasal dari kompetisi yang tidak terbuka karena dihegemoni oleh partai-partai besar,” sambungnya.
Oleh sebabnya Firli dianggap telah mendengar seruan dari kelompok yang menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT).
“Jadi betul, saya kira Firli membaca denyut nadi bangsa ini yang dalam 2 minggu ini kita kampanye 0 persen,” tandas Rocky. [hops]
