Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menilai ada ketergesaan dalam pembahasan RUU tersebut. Ia mengingatkan agar RUU IKN tak bernasib seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Masa, undang-undang yang sepenting itu begitu (dibahas buru-buru—Red). Masih ingat Undang-Undang Cipta Kerja kan? Kan begitu," ujar Hinca di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/12/2021).
Fraksi Partai Demokrat menolak pembahasan RUU IKN tersebut dibawa ke tingkat timus. Fraksi melihat masih ada substansi penting yang perlu dibahas di tingkat panitia kerja (panja).
Tim perumus, kata Hinca, adalah tempat untuk membahas redaksional RUU yang sudah dibahas di tingkat panja. Padahal, saat ini masih ada substansi penting lainnya di luar pembahasan pemerintah daerah khusus IKN yang telah disepakati.
"Jangan buru-buru, jangan didesakkan karena ini urusan bernegara. Lah mindahin ibu kota kabupaten saja butuh waktu yang panjang, nah ini ibu kota negara," ujar ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu.
Anggota Pansus dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menilai pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU IKN di tingkat panja bukan hanya soal perubahan nama. Masih ada substansi lain yang perlu didalami semua fraksi.
"Kami memandang, karena ini substansi, ini harusnya masih tetap di panja, tetapi nanti jika ada keputusan yang lain dari masing-masing fraksi. Kita Fraksi PKS, sikapnya kita tetap ingin di panja karena ini banyak berkaitan dengan DIM substansi," ujar Ecky.
Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Saan Mustopa mengeklaim, mayoritas anggota panja sepakat untuk menghadirkan efisiensi selama pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan substansi regulasi RUU IKN. "Sesuai dengan mekanisme dan juga tatib yang sudah kita miliki, ini kita sepakati dibawa ke timus," ujar Saan Mustopa.
Ia mengeklaim, poin-poin yang bersifat substansial atau inti dalam RUU IKN sudah selesai dibahas. Salah satunya yang selalu menjadi perdebatan adalah pemerintahan khusus IKN yang kini telah disepakati untuk diubah menjadi pemerintah daerah khusus ibu kota negara. Rencananya, rapat tim tersebut akan dilakukan pada awal Januari 2022.
"Awal pekan kedua (2022) kita sudah mulai rapat lagi," ujar Saan yang juga pimpinan Tim Perumus RUU IKN. Saan juga menjadwalkan akan mengunjungi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk mengecek lokasi ibu kota negara baru pada 9-10 Januari 2022.
(ROL)
