Anies Baswedan dalam Perspektif Hubungan Internasional
Oleh: Smith Alhadar*
Meskipun hanya gubernur, tanpa kita sadari Anies Baswedan telah menjalankan Hubungan Internasional yang mempesona, yang belum pernah dijalankan gubernur Jakarta mana pun. Jakarta tiba-tiba saja menjadi perhatian dunia yang menguntungkan Indonesia.
ISU-isu internasional dan regional yang dihadapi Indonesia saat ini diperkirakan akan bertahan, bahkan kemungkinan besar akan meningkat, pada tahun-tahun mendatang. Isu internasional, di antaranya, adalah masalah pandemi Covid-19 dan dampak ikutannya, dekarbonisasi, ekonomi hijau, dan terorisme.
Munculnya varian Omicron — ke depan bisa jadi ada lagi varian baru — yang lebih cepat penularannya, sementara tabiatnya belum diketahui secara ilmiah, telah menimbulkan frustrasi dan skeptisisme global tentang kemampuan dunia mengatasinya secara cepat.
Nasionalisme vaksin di mana negara produsen mengutamakan keselamatan rakyatnya ketimbang membagi kepada rakyat negara miskin yang belum mampu memproduksi vaksin sendiri, sementara sistem kesehatan mereka sangat memprihatinkan, kian mempertebal frustrasi dan skeptisisme itu. Toh, perang melawan Covid-19 hanya mungkin berhasil kalau ada kerja sama internasional dan semua negara punya akses yang sama terhadap vaksin.
Dekarbonisasi sebagai komitmen dunia mengatasi perubahan iklim sebagaimana tercermin dalam Konferensi Para Pihak (COP26) di Glasgow baru-baru ini kedengarannya elok, tapi tak mudah diimplementasikan, baik oleh negara berkembang seperti Indonesia maupun negara maju. Dekarbonisasi mengandung potensi ancaman pada pertumbuhan ekonomi semua negara, terutama karena belum tersedia sumber energi terbarukan yang murah sebagaimana energi fosil.
Kalau gagal menggantikan energi fosil dengan sumber energi terbarukan pada target waktu yang telah ditetapkan, negara bersangkutan akan menghadapi tekanan politik dan ekonomi internasional. Dalam konteks ini, belum tentu Indonesia mampu mewujudkannya. Pemberlakuan ekonomi hijau yang juga tidak ekonomis karena teknologi yang digunakan untuk menangkap emisi gas rumah kaca akan membuat produk-produk industri negara bersangkutan kalah bersaing di pasar internasional. Negara yang tak menerapkan ekonomi hijau, produknya akan ditolak komunitas internasional.
Terorisme global pun masih akan marak karena Afghanistan dan beberapa negara Timur Tengah masih bergejolak. Akar penyebabnya — seperti ketidakadilan ekonomi dan sosial, akses politik, proses demokratisasi di banyak negara, dan hegemoni negara-negara besar — masih akan bertahan.
Isu-isu yang muncul di tingkat regional juga tak kalah pressing dan urgent untuk diselesaikan. Kebijakan regional Cina yang kian asertif dan agresif di Laut Cina Selatan (LCS) telah menimbulkan persoalan besar yang dihadapi Asean. Pasalnya, kebijakan Cina itu direspons AS bersama sekutunya dengan membentuk aliansi-aliansi militer — seperti AUKUS (Australia, Inggris, dan AS) dan Squad (AS, Jepang, Australia, dan India) — yang bertujuan menghambat ambisi ekspansif Cina.
Dalam beberapa kesempatan, AS beserta anggota Uni Eropa melakukan patroli di LCS yang telah memicu kemarahan Beijing. Asean juga cemas menghadapi perseteruan mereka karena mau tak mau akan menyeret mereka ke dalam medan konflik, paling tidak Asean akan ikut memikul getahnya.
LCS mengandung cadangan energi terbesar di Asia, di luar Teluk Persia. Di luar itu, LCS adalah kawasan maritim strategis bagi dunia, tempat lalu-lalang tanker dan kapal internasional yang membawa barang senilai US$5 trilun dollar. Persaingan Cina (beraliansi dengan Rusia) dengan AS beserta sekutunya memang telah meningkatkan ketegangan di Asia Tenggara, yang mengganggu sentralitas Asean.
Lebih dari itu, Indonesia masih menyimpan masalah dengan Cina terkait perairan di Natuna. Baru-baru ini Cina melanjutkan protesnya kepada Indonesia karena melakukan eksplorasi di Laut Natuna Utara. Sebagaimana diketahui, Cina mengklaim hampir seluruh kawasan LCS yang ditandai dengan penarikan sembilan garis putus-putus (nine dash line) yang menggerogoti zona ekonomi eksklusif Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Taiwan.
Mahkamah Internasional telah menolak klaim Cina itu karena menabrak Konvensi Hukum Laut PBB (Unclos). Kendati salah satu penandatangan Unclos, Beijing bergeming dengan klaimnya. Bahkan Cina mengklaim Laut Natuna Utara sebagai perairan pencarian ikan tradisionil Cina. Inilah yang menyebabkan Cina memprotes eksplorasi Indonesia di sana. Klaim Cina ini berakibat pada menurunnya minat eksplorasi perusahaan asing di perairan yang masuk ke dalam ZEE Indonesia.
Kendati Jakarta bersuara lantang menolak klaim Cina, aksi kapal-kapal penjaga pantai Cina di Laut Natuna Utara menunjukkan Cina meremehkan Indonesia.
Krisis politik di Myanmar akibat kudeta militer sejak awal Februari 2021, yang mengganggu stabilitas dan perkembangan Asean juga merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai ‘big brother’ Asean. Pasalnya, inisiatif dan tekanan Asean untuk mengubah kebijakan represif junta dan mengembalikannya ke jalur demokrasi malah semakin mendorong junta militer memperdalam cengkramannya atas rakyatnya.
Isu Papua masih menjadi masalah nasional berdimensi internasional. Ada beberapa negara mini di Pasifik Selatan yang mendukung separatisme Organisasi Papua Merdeka yang belakangan ini melancarkan aksi-aksi bersenjata yang memakan korban jiwa sipil maupun militer. Kendati mayoritas negara di dunia mengakui hasil jajak pendapat PBB di Papua pada 1969 yang menegaskan penyatuan Papua ke dalam NKRI, isu pelanggaran HAM oleh Indonesia masih menjadi keprihatinan internasional. Diperlukan peningkatan performa diplomasi Indonesia untuk isu yang merugikan Indonesia ini.
Inventaris isu-isu di atas baru sebagian kecil isu yang masih harus dihadapi Indonesia ke depan. Dalam konteks ini, Pilpres 2024 menjadi isu strategis dan krusial. Pasangan capres-cawapres pengganti Jokowi-Ma’ruf Amin diharapkan berkinerja lebih baik di bidang hubungan internasional.
Harus diakui, masalah-masalah yang berhubungan dengan Cina khususnya belum mencapai hasil maksimal. Klaim Cina atas Laut Natuna Utara jelas menunjukkan Beijing mengabaikan klaim Jakarta. Krisis Myanmar sulit diselesaikan karena Cina mendukung junta militer.
Besarnya jumlah buruh Cina di perusahaan-perusahaan tambang di negeri ini yang didanai Cina — yang telah menimbulkan keprihatinan luas publik Indonesia — membuktikan hasil-hasil negosiasi bidang ekonomi antara Jakarta dan Beijing tidak menggembirakan. Cina lebih diuntungkan ketimbang Indonesia.
Pilpres 2024 berlangsung tanpa petahana. Dalam konteks HI, mau tak mau kita harus menilik kualitas, integritas, kapasitas, dan kompetensi para bakal capres yang sedang disorot publik hari-hari ini. Toh, capres-cawapres pemenang pilpres akan menjadi nakhoda bakhtera Indonesia yang sedang mengarungi samudera luas penuh badai dan gelombang.
Dari semua bakal capres yang ada, terpaksa saya harus mengatakan hanya Anies Baswedan yang diperkirakan dapat menghadirkan performa politik luar negeri Indonesia yang lebih berbobot. Ia sarjana ilmu politik dan ilmu ekonomi yang ditempuh di AS. Studi dan pengamatan terhadap masalah kebijakan luar negeri yang diambil para pemimpin AS selama bertahun-tahun membuka cakrawala berpikirnya dan memungkinkannya memperdalam pemahamannya terkait HI.
Membangun Jakarta International Stadion dan menyelenggarakan balap Formula-E di Jakarta — yang sudah pasti mengangkat nama Indonesia di panggung internasional — dengan jelas menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang HI. Yang dilakukan Anies ini mengingatkan kita pada Bung Karno. Kendati masih sangat miskin, Bung Karno membangun berbagai struktur — seperti Gelora Senayan, Masjid Istiqlal, Monas, dan berbagai tugu, yang hingga kini menjadi ikon kota Jakarta, bahkan ikon Indonesia. Kebijakan Soekarno membangun struktur itu juga bertujuan membangun identitas dan spirit bangsa sebagai bangsa yang besar.
HI tak dapat diremehkan karena ilmu ini (yang merupakan kepanjangan tangan politik dalam negeri) menjadi pengetahuan yang vital bagi kelangsungan hidup dan kejayaan suatu bangsa di saat interdependensi antarnegara (globalisasi) menjadi realitas mutlak.
Mengisolasi diri secara absolut akan mematikan sebuah bangsa akibat kemunduran di segala bidang maupun kemungkinan serangan dari luar. Korea Utara, Kuba, dan Iran dikatakan sebagai negara yang terisolasi secara internasional. Pada kenyataannya, negara-negara anti-AS ini masih berhubungan dengan negara lain.
Upaya mereka menjalin hubungan dengan banyak negara hanya menegaskan betapa pentingnya hubungan antarbangsa demi kelanjutan hidup bangsa dan rezim yang berkuasa. Iran terpaksa harus berunding dengan musuh-musuhnya terkait program nuklirnya karena menjadi anggota penuh di dalam masyarakat internasional menjadi vital bagi Iran. Saat ini masih banyak negara di dunia yang terlibat negosiasi dengan negara besar maupun kecil atau penyesuaian politik luar negerinya demi akseptabilitasnya di arena internasional.
Sejarah HI dapat ditelusuri hingga ribuan tahun lalu. Barry Buzan dan Richard Little, misalnya, menganggap interaksi antara beberapa kota kuno di Sumeria, yang berawal pada 3.500 SM, sebagai sistem internasional paling dewasa pertama di dunia. Sejarah HI berdasarkan negara berdaulat dapat ditelusuri hingga Perdamaian Westfalen (Westphalia) tahun 1648, suatu batu loncatan dalam perkembangan sistem negara modern. Antara 1500 sampai 1789 menjadi masa kebangkitan negara-negara berdaulat yang merdeka, institualisasi diplomasi, dan angkatan bersenjata.
Sistem Eropa yang mengusung kesetaraan kedaulatan negara-negara dibawa ke Amerika, Asia, dan Afrika, melalui kolonialisme dan “standar peradaban” mereka. Sistem internasional kontemporer akhirnya ditetapkan melalui dekolonialisasi selama Perang Dingin.
Bagaimanapun, hal yang secara eksplisit diakui sebagai teori HI belum dikembangkan hingga akhir Perang Dunia I. HI adalah ilmu yang mempelajari hubungan antarnegara, termasuk peran sejumlah negara, organisasi antarpemerintah, LSM internasional, LSM, dan perusahaan multinasional. HI adalah bidang akademik dan kebijakan publik dan dapat bersifat positif atau normatif, karena keduanya berusaha menganalisis dan merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara tertentu. HI sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, tetapi akademisi lebih suka menganggapnya sebagai bidang studi yang interdisipiliner.
Memang berbeda dengan ilmu politik, HI menggunakan berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, hukum internasional, filsafat, geografi, kerja sosial, sosiologi, antropologi, kriminalogi, psikologi, studi gender, dan ilmu budaya. HI mencakup rentang isu yang luas, termasuk globalisasi, kedaulatan negara, keamanan internasional, kelestarian lingkungan, proliferasi nuklir, nasionalisme, pembangunan ekonomi, keuangan global, terorisme, kejahatan terorganisasi, keamanan manusia, intervensionisme asing, dan HAM. Semua ini menegaskan HI sebagai bidang studi ilmu yang kompleks, tetapi penguasaannya merupakan harga mati.
Dalam konteks ini, mau tak mau seorang pemimpin negara harus memiliki wawasan HI yang memadai. Memang pemimpin negara tak harus menguasai ilmu HI. Toh, ketika berkuasa, mereka akan dibantu menteri, lembaga negara yang strategis, penasihat, pakar, dan sumber pengetahuan lain. Tetapi ia diharapkan memiliki pemahaman minimal tentang HI agar mampu memberi petunjuk kepada para pembantunya tentang apa yang kehendaki untuk kepentingan nasional dan agar mereka mampu merumuskan kebijakan luar negeri negara. Buruknya wawasan pemimpin tentang HI akan mengganggu seluruh performa negara.
Meskipun hanya gubernur, tanpa kita sadari Anies Baswedan telah menjalankan Hubungan Internasional yang mempesona, yang belum pernah dijalankan gubernur Jakarta mana pun. Jakarta tiba-tiba saja menjadi perhatian dunia yang menguntungkan Indonesia.
Dalam menjalankan politik luar negeri sebuah negara harus mengetahui kekuatannya agar dapat merumuskan kebijakan yang efektif. Konsep kekuatan dapat dideskripsikan sebagai tingkat sumber daya, kemampuan, dan pengaruh dalam masalah internasional.
Konsep ini sering dibagi menjadi kekuatan keras dan kekuatan lunak. Kekuatan keras berkaitan dengan kekuatan koersif, seperti pemaksaan kekuatan. Sedangkan kekuatan lunak biasanya mencakup ekonomi, diplomasi, dan budaya.
Meskipun begitu, tidak ada garis pemisah yang jelas antara dua bentuk kekuatan tersebut. Dalam hal mengangkat citra Jakarta di panggung internasional Anies memanfaatkan diplomasi. Membangun JIS dan menyelenggarakan balap Formula-E merupakan diplomasi. Kemampuan diplomasi sangat penting dalam negosiasi antarbangsa.
Sekiranya terpilih menjadi presiden, terbuka peluang bagi Anies untuk melakukan renegosiasi dengan Cina menyangkut proyek-proyek tambang dan infrastuktur. Hal ini biasa dalam HI. Misalnya, begitu terpilih menjadi PM Malaysia, Mahathir Mohamad membatalkan proyek infrastruktur Cina yang telah disetujui PM Najib Razak yang korup, yang dipandang merugikan Malaysia. Dan Mahathir berhasil. Karena membanjirnya buruh kasar Cina merupakan isu panas di negeri ini, yang berpotensi mengganggu keamanan nasional, sangat mungkin Anies akan merundingkan kembali deal yang kurang menguntungkan Indonesia itu. Ia juga diharapkan dapat menghadapi Cina secara tegas dan terukur terkait Laut Natuna Utara.
Melihat besarnya bargaining power Indonesia vis a vis Cina mestinya Indonesia dapat memaksa Cina membatasi buruh kasarnya di sini. Pengangguran di Indonesia masih sangat besar — skalanya makin meluas akibat covid-19 — sehingga kehadiran buruh Cina memicu kecemburuan sosial dikarenakan tercederainya rasa keadilan. Maka, untuk menjaga tidak munculnya gejolak sosial-politik di sini seharusnya menjadi concern Beijing juga.
Bargaining power Jakarta juga seharusnya dapat memaksa Beijing secara eksplisit mengakui Laut Natuna Utara sebagai milik Indonesia. Hubungan baik dengan AS dan sekutunya dapat ditingkatkan untuk memperbesar pengungkit politik (political leverage) Indonesia menghadapi Cina.
Politik Luar Negeri Secara Efektif
Untuk menjalankan politik luar negeri secara efektif, negara membutuhkan beberapa instrumen berikut.
Pertama, diplomasi. Diplomasi adalah praktik komunikasi dan negosiasi sejumlah perwakilan negara. Sampai batas tertentu, semua instrumen HI lainnya dapat dianggap sebagai kegagalan diplomasi. Pemakain instrumen lain adalah bagian dari komunikasi dan negosiasi dalam diplomasi. Sanksi, kekuatan, dan menyesuaikan regulasi perdagangan, meski tidak dianggap bagian dari diplomasi, adalah instrumen yang berharga demi kepentingan pengaruh dan penempatan posisi dalam negosiasi.
Anies memiliki reputasi internasional sehingga ia dikenal dalam komunitas internasional bahkan sebelum ia terjun ke politik. Ia populer di negara-negara maju karena meng-share nilai-nilai universal yang dipromisikan mereka. Dengan demikian, itu dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di tingkat global karena reputasi pribadi (yang memunculkan kharisma) dapat menjadi meta power negara dalam diplomasi.
Konsistensi Anies pada nilai-nilai universal itulah yang berbuah penghargaan internasional bergengsi kepada dirinya. Yang mengejutkan, tapi tidak mengherankan, adalah penobatan dirinya sebagai salah satu calon pemimpin dunia yang berpengaruh.
Kedua, sanksi. Sanksi biasanya merupakan pilihan pertama setelah diplomasi gagal, serta salah satu instrumen pertama yang digunakan untuk mendorong perjanjian. Sanksi biasanya berupa sanksi diplomatik atau ekonomi yang mencakup pemutusan hubungan dan pemberlakuan batasan komunikasi atau perdagangan. Instrumen ini mestinya bisa digunakan Jakarta menghadapi Beijing. Tapi karena Indonesia mengejar investasi Cina, instrumen ini tak digunakan, bahkan sekadar gertak untuk meningkatkan leverage Indonesia.
Anies diketahui punya kemampuan komunikasi yang prima. Hal ini sangat berguna dalam mengefektifkan diplomasi Indonesia. Diplomasi menjadi sangat krusial bagi Indonesia karena, sebagai negara berkembang, Indonesia punya kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang terbatas.
Ketiga, perang. Perang, pemakaian kekuatan, sering dianggap sebagai instrumen utama dalam HI. Sebuah definisi yang diterima luas oleh Clausewitz mengenai perang adalah “penyambungan politik dengan cara lain.” Ada studi baru yang mempelajari “perang baru” dan “studi strategis”.
Dalam konteks Indonesia masa kini, instrumen perang bukan hal yang berada di cakrawala. Perang sangat mahal dan menghancurkan kehidupan dan berpotensi menenggelamkan sebuah bangsa. Pilihan perang yang diambil Presiden Irak Saddam Husein ketika menginvasi Kuwait pada 1991 berefek sangat buruk bagi Irak. Negara kaya dan maju itu berubah menjadi negara yang tidak stabil dan miskin pada saat ini. Namun, memperkuat diri dengan alat perang yang tangguh merupakan keniscayaan yang tak dapat ditawar untuk menjaga kedaulatan negara, mencegah perang, dan memperkuat diplomasi negara.
Keempat, pengungkitan aib internasional. Ini dapat dianggap sebagai instrumen HI, yang merupakan upaya mengubah tindakan satu negara melalui “penyebutan nama dan pengungkitan aib” di tingkat internasional. Inilah yang dilakukan orang-orang OPM di mancanegara serta LSM internasional simpatisan mereka. Memang ini biasanya dilakukan LSM HAM besar seperti Amnesty International dan Human Rights Watch. Tapi negara pun melakukannya, baik sebagai instrumen untuk menekan lawan maupun sebagai komitmen ideologi. Terkait Cina, Indonesia bungkam terhadap pelanggaran HAM berat Beijing atas etnis muslim Uighur di Provinsi Xianjiang ketika AI, HRW, AS, UE, Kanada, Jepang, dan Australia mengungkit aib Cina ini.
Kebisuan Indonesia terkait dengan upaya menjaga hubungan baik dengan Cina, negara dengan besaran ekonomi terbesar kedua setelah AS. Namun, demi kemanusiaan, RI sebagai negara Muslim terbesar di dunia, anggota OKI, dan anggota Non-Blok, dan berkomitmen pada penegakan HAM, dapat berpartisipasi di dunia internasional untuk mengubah perilaku Beijing.
Anies, yang kita kenal humanis dan peka pada ketidakadilan, bisa jadi akan menggunakan instrumen diplomasi vis a vis Cina. Tidak perlu dilakukan secara konfrontatif dan demonstratif, melainkan secara persuasif. Hal ini akan mengangkat citra Indonesia di panggung global tanpa harus merusak hubungan dengan Cina.
Publik Indonesia belum terlalu serius dan fokus pada isu HI, seolah hubungan antarbangsa terpisah dari masalah nasional yang bersentuhan dengan kepentingan hajat hidup rakyat banyak.
Di negara-negara maju yang demokratis, isu HI seringkali menjadi penentu kemenangan atau kekalahan pasangan capres-cawapres karena kesadaran rakyat akan pentingnya kebijakan luar negeri bagi rakyat, bangsa, dan negara.
Presiden petahana AS yang populer, Jimmy Carter, harus mengakui kekalahannya atas Ronald Reagen dalam pilpres 1980 karena gagal membebaskan 52 diplomat AS yang disandera mahasiswa militan Iran pada 1979.
Saatnya rakyat Indonesia mempertimbangkan pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan kemampuan dan kebijakan politik luar negerinya. Bahkan, jadikan wawasan HI capres sebagai faktor penentu dalam menjatuhkan pilihan pasangan-pasangan yang berkontestasi. Capres yang tak punya track record di bidang HI, termasuk pengalaman dalam menjalankannya, akan menghambat perkembangan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Tangsel, 15 Desember 2021
*Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education/IDe
(KBA)
