Pasalnya, hingga kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan garansi apapun, baik tertulis maupun lisan, terhadap pencalonan Prabowo.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (29/12/2021).
"Terlalu percaya bahwa PDIP telah memastikan itu adalah sebuah kesalahan. Prabowo seharusnya belajar dari pengalaman, dalam politik tidak ada yang pasti," kata Dedi Kurnia.
Oleh karenanya, Menteri Pertahanan (Menhan) itu tidak semestinya mengesampingkan elektabilitas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang belakangan elektabilitasnya terus meroket di sejumlah lembaga survei nasional kredibel.
Namun begitu, Sandiaga Uno harus memastikan keyakinannya itu apabila tidak diusung Gerindra, maka pilihannya adalah pindah partai alias "cabut" dari partai besutan Prabowo.
"Jika Sandiaga merasa yakin dan percaya diri mengikuti kontestasi, maka peluang di Gerindra jelas semakin hilang selama masih ada Prabowo," kata Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
"Untuk itu, pindah parpol menjadi pilihan. Atau lakukan diplomasi internal agar Prabowo berkenan lakukan regenerasi. Meskipun pilihan ini sulit terjadi," demikian Dedi Kurnia.
Perjanjian Batu Tulis Yang Dikhianati
Batu Tulis namanya karena perjanjian berisi 7 pasal tersebut ditandatangani di Batu Tulis, Bogor pada 16 Mei 2009.
Isi perjanjian Batu Tulis yang terdiri dari 7 pasal adalah kesepakatan PDIP dan Gerindra mengusung Megawati sebagai Capres pada Pilpres 2009, dan Prabowo sebagai Cawapres.
Pada pasal 7 disebutkan: Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2014.
Tapi ternyata dikhianati. Megawati dan PDIP malah mencalonkan Jokowi di Pilpres 2014.
"Saya bersedia menjadi wakil beliau, dengan catatan pada 2014 beliau mendukung saya, PDIP mendukung saya," demikian kesaksian penting Prabowo pada Selasa (1/4/2014).
