"Terkait buku ini, saya mulai dengan perkataan bahwa sumber masalah di negeri ini, terutama di masa pandemi adalah oligarki yang otoriter," tegas Gde saat memberikan kata sambutan dalam bedah buku dan diskusi "Keserakahan di Tengah Pandemi" pada Kamis (9/12).
Saat ini, rezim oligarki mengendalikan presiden bak boneka untuk diatur sesuai skenario oligarki itu sendiri.
"Presiden boneka ini meskipun sipil, tetapi karena dia bukan pimpinan partai, kapasitasnya juga walikota, secara politik tidak matang track record-nya dikarbit, sehingga mudah dikendalikan oligarki," sambungnya.
Direktur Indonesia Future Studies (Infus) ini mengungkapkan, ada tiga hal yang menjadi fokus dan kegelisahan yang dijabarkan dalam bukunya tersebut.
Pertama, kepemimpinan populistis yang otoriter. Kedua, kapasitas kesehatan yang tidak memadai dan tidak dipersiapkan. Ketiga, oligarki justru mencari untung di tengah derita orang banyak.
"Jadi ketiga faktor inilah yang menjadi kesimpulan di buku saya," tuturnya.
Menurut Gde, kerusakan negara akan semakin parah ketika oligarki sudah betul-betul mencengkram ring satu negara. Sehingga, ketika sekeliling presiden otoriter, maka presiden pun menjadi otoriter. Ketika sekelilingnya islamophobia, presidennya ikut islamophobia.
"Buku ini merupakan cara saya membagi rasa duka dan keprihatinan mendalam terhadap warga Indonesia yang selama pandemi ini menjadi korban pada kesehatannya, kehidupan ekonominya, kehilangan nyawa," tegasnya.
Selain itu, masih kata Gde, buku tersebut juga merekam semua perjuangan yang telah dilakukan para pejuang demokrasi dalam melawan kepemimpinan otoriter dan keserakahan oligarki yang memanfaatkan krisis pandemi.
"Bagaimanapun juga perjuangan ini telah menggerakkan kesadaran banyak orang, bahwa hari ini bukan lagi saatnya pasrah dan berdiam diri pada keadaan, tetapi harus bergerak melawan cengkraman oligarki untuk menyelamatkan negeri ini," pungkasnya.
Sejumlah narasumber turut hadir dalam bedah buku tersebut, yakni mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo; ekonom senior Dr Rizal Ramli; pakar hukum tata negara Refly Harun; pengamat politik Rocky Gerung; dosen FISIP UMJ Prof Siti Zuhro, dan anggota DPD RI Tamsil Linrung.[rmol]
