Catatan: Agustinus Edy Kristianto
Sebaiknya kita tak perlu membesar-besarkan masalah cara berjalan Presiden Jokowi dan putra sulungnya yang Wali Kota Solo itu. Cara berjalannya secara fisik tidak masalah. Persoalan utama Presiden Jokowi adalah caranya diam.
Diamnya itulah yang perlu kita gugat. Diamnya bukan emas melainkan kipas yang membakar rasa ketidakadilan masyarakat. Diamnya adalah nyata-nyata keuntungan bagi segelintir orang. Kita perlu bertanya, apa kompensasi sebenarnya dari diamnya Presiden tersebut.
Kabar terbaru hari ini contohnya. Presiden melakukan groundbreaking Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kalimantan Utara. PT Adaro Energy Tbk akan membangun industri alumunium di situ.
Ternyata, tanah di Kawasan itu milik Boy Thohir, kakak Menteri BUMN, yang juga pemilik Adaro.
Menurut Menko Marives Luhut Pandjaitan, konsep Kawasan Industri Hijau bikin Jokowi bangga. Mengenai tanah milik Boy Thohir, Luhut bilang itu adalah rezekinya Boy Thohir, karena dari semua tanah di daerah itu yang paling menarik adalah tanah milik Boy Thohir.
Cara berpikir pejabat yang semacam itu jauh lebih bermasalah daripada cara berjalan orang. Ia berpotensi mengecilkan makna kata 'rezeki' yang berarti segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan (yang diberikan oleh Tuhan).
Jika demikian adanya, banyak kali rezeki Boy Thohir semenjak Jokowi berkuasa: rezeki dari bisnis tes PCR melalui PT GSI, rezeki Rp700-an miliar dari uang retensi yang ditahan dalam proyek pabrik amoniak Banggai bersama PT Rekind, rezeki dari Telkomsel Rp6,7 triliun yang disuntikkan ke GoTo, rezeki dari memasok batubara ke PLN melalui Adaro, rezeki dari Kartu Prakerja melalui platform digital Tokopedia, rezeki dari alokasi gas PT Panca Amara Utama/Surya Esa Perkasa, dsb.
Semua perusahaan penampung rezeki itu dimiliki atau terafiliasi dengan Boy Thohir. Ingat, itu tak murni rezeki melainkan produk dari kekuasaan berupa kebijakan pemerintahan Jokowi.
Ada faktor akses kekuasaan, informasi orang dalam, penyusunan regulasi, penataan personel/pejabat, struktur permodalan, pembentukan opini publik, lobi dan kompensasi...
Apa susahnya jujur berkata bahwa sangat mungkin rencana pembangunan kawasan itu sudah dipersiapkan lama, rencana itu diberi tahu ke kawan/rekanan, tanah dibeli dulu pada harga bawah, kebijakan dikawal sampai gol, permodalan dari utang dirancang, investor diseleksi... dst.
Semakin ke sini, semakin jelas kita lihat batang tubuh model pemerintahan Jokowi. Ia diam, membiarkan segelintir pejabat di sekitar kekuasaan mengurus 'rezeki'. Orangnya itu-itu saja.
Sumber daya berputar di situ-situ juga. Keadilan dan redistribusi sumber daya nasional tidak terjadi. Kue terbesar dinikmati pencari 'rezeki' itu. Masyarakat berebut kue kecil.
Kenapa saya sengit soal keadilan dan redistribusi, karena sewaktu kampanye, slogannya "Jokowi adalah kita!"
Ternyata dia sama sekali bukan bagian dari "kita".
Waspadai calon pemimpin yang akan menggunakan strategi serupa pada 2024: mengaku "kita" tetapi bertindak untuk "mereka".
Selama 2 periode Jokowi berkuasa, mereka telah menumpuk banyak modal untuk berkuasa lagi.
Salam.
21/12/2021
(fb)
